Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono ikut menyikapi pemberlakuan digitalisasi parkir dengan sistem pembayaran nontunai di Surabaya.
Mulai tahun ini bertahap setiap titik parkir tepi jalan umum diberlakukan parkir nontunai. Baktiono menilai layanan publik pun harus relevan dengan gaya hidup digital masyarakat.
Sudah tidak bisa lagi menengok ke belakang karena eranya memang sudah berubah.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Komisi B mendorong digitalisasi pembayaran parkir sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi sekaligus menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perilaku warga saat ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan era.
"Warga saat ini sudah sangat akrab dengan transaksi nontunai. Parkir nontunai ini untuk perbaikan layanan publik. Kita semua yang diuntungkan. Layanan kian optimal," kata Baktiono kepada SURYA.co.id, Selasa (24/2/2026).
Pemkot Surabaya sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong penggunaan e-money dan QRIS pada layanan parkir.
Selain memudahkan pengguna, sistem ini juga dinilai lebih efisien dan akuntabel. Kalau parkir sudah non-tunai, prosesnya lebih cepat, masyarakat nyaman, dan pemerintah punya data transaksi yang jelas.
"Akuntabel dan terdata utuh," kata anggota DPRD yang enam kali terpilih.
Dia meyakini, kesiapan masyarakat Surabaya untuk beralih ke sistem digital sangat siap. Dengan smartphone yang dimiliki warga, akses mobile banking juga semakin luas.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Kondisi itu menjadi modal utama penerapan pembayaran nontunai.
Mayoritas warga sudah pegang handphone dan terbiasa dengan mobile banking. Tinggal bagaimana sistem ini diintegrasikan dengan baik.
Keunggulan utama parkir digital adalah keterhubungan langsung dengan kas daerah. Badan Pendapatan Daerah bisa secara akurat melacak arus masuk pendapatan parkir.
