Jakarta, Gesuri.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengingatkan pentingnya pembahasan secara menyeluruh terkait usulan Kemandirian Anggaran DPR RI dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun Anggaran 2025–2029.
Meskipun ide kemandirian anggaran layak didukung, namun perlu dirumuskan dengan batasan-batasan yang jelas untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah moral hazard.
Baca: Benhur Watubun Imbau Masyarakat Waspadai Kondisi Cuaca Ekstrem
“Saya setuju soal kemandirian anggaran DPR sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang MD3, tapi harus ada batasannya. Kalau tidak, akan muncul banyak risiko,” kata Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI dalam rangka penyusunan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia menilai, meskipun revisi Undang-Undang Keuangan Negara sempat sulit dilakukan di masa lalu, kondisi politik saat ini memberi peluang yang lebih besar untuk mendorong perubahan. Darmadi pun menyoroti perlunya kajian mendalam dari Badan Keahlian DPR RI terkait potensi dampak negatif dari penerapan kemandirian anggaran tersebut.
"Harus dipikirkan, apakah nanti timbul masalah moral hazard? Apakah DPR akan bermain ganda dalam perannya? Bagaimana dengan risiko mengamankan jatah politik atau melemahnya akuntabilitas politik ke depan?” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Darmadi juga meminta agar aspek transparansi, pengawasan, dan audit terhadap anggaran DPR turut dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, pemberian otonomi anggaran tidak boleh mengabaikan potensi ketimpangan prioritas belanja negara.
Ia bahkan mencontohkan kasus Danantara sebagai analogi tentang risiko kelembagaan yang mendapatkan kewenangan besar tanpa cukup kontrol fiskal.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
“Kalau semua disuntik tanpa kontrol, bisa-bisa uang negara habis tapi hasilnya tidak sebanding. Itu pelajaran penting,” ungkapnya.
Dalam penutup pernyataannya, Darmadi menyarankan agar pembahasan kemandirian anggaran tidak hanya menonjolkan keuntungannya, tetapi juga secara terbuka menyampaikan potensi dampak buruknya.
“Kita setuju, tapi harus tahu batasannya. Itu yang harus menjadi bahan kita semua dalam merumuskan arah strategis ke depan,” pungkasnya.
