Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Sosial mensinergikan bantuan sosial penanganan COVID-19 dengan bantuan program penanggulangan stunting pada anak.
“Presiden juga spesifik menyampaikan apa yang sudah dijalankan di Kemensos seperti di Program Keluarga Harapan (PHK) di mana memang ada komponen kesehatan yang terkait dengan stunting yaitu komponen ibu hamil dan komponen anak usia dini, bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/8).
Upaya sinergi itu, ujar Juliari, agar program penanggulangan tingkat stunting pada anak terus berjalan meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. “Stunting” merupakan kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibanding dengan tinggi badan anak seusianya.
Baca: Efek Corona, Pemerintah Pertimbangkan Perpanjang Bansos
Jajaran kementerian dan lembaga diminta Presiden agar tetap menjalankan program penanggulangan stunting, termasuk kesiapan anggarannya.
“Terkait juga dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami meminta Menteri Kesehatan agar juga memberikan modul modul tambahan untuk menambah ilmu pendamping tersebut,” ujar dia.
Selain di bansos PKH, Juliari mengusulkan agar komponen bantuan susu ditambahkan dalam program kartu sembako dan juga bantuan pangan non tunai (BPNT). Hal itu untuk menambah gizi bagi penerima manfaat bansos, terutama ibu hamil dan anak di bawah lima tahun (balita).
Prevalensi anak stunting di Indonesia per 2019 mencapai 27,6 persen. Tingkat prevalensi itu menurun dibanding 2013 yang sebesar 37 persen.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Rabu ini meminta tingkat prevalensi anak stunting dapat menurun hingga 14 persen di 2024.
Baca: Pencegahan Stunting Bisa Dimulai dari Generasi Milenial
“Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen,” ujar Kepala Negara.
Presiden meminta jajarannya memprioritaskan penanganan stunting di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevelansi stunting tertinggi di Tanah Air yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
“Saya juga ingin minta para gubernur, nanti Mendagri (Tito Karnavian) juga bisa menyampaikan gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa terutama agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting,” ujar Presiden
