Boyolali, Gesuri.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, angkat bicara mengenai dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Meski secara umum masyarakat menyambut baik program tersebut, Dolfie menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah agar standar gizi dan harga tetap terjaga.
Pernyataan ini muncul merespons adanya laporan warga terkait menu MBG di wilayah Ngemplak, Boyolali, yang dianggap kurang memadai secara nilai ekonomi dan gizi.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
“Tergantung pemerintah melakukan pengawasan. Jika ada laporan dari masyarakat, pemerintah harus memastikan fungsi pengawasan berjalan agar standar MBG benar-benar dijalankan,” ujar Dolfie di Kantor DPC PDI Perjuangan Boyolali, Rabu (25/2).
Dolfie menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai standar. Menurutnya, aspek kesehatan dan kandungan gizi tidak boleh dikompromikan.
Keluhan Menu "Roti dan Sosis" di Gagaksipat
Sebelumnya, kualitas menu MBG yang disalurkan oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat 2, Ngemplak, menjadi sorotan. Dewi Ritaningsih, Ketua LSM Pengembangan Anak Indonesia sekaligus warga setempat, mengeluhkan menu perdana usai libur satu pekan yang diterima sekolah, Senin (23/2).
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Kami mendapatkan menu roti, sosis, dan pisang. Jika dihitung kasar, harganya mungkin hanya sekitar Rp6.000, bahkan bisa kurang. Harusnya ada tambahan seperti susu atau telur,” ungkap Dewi.
Klarifikasi SPPG: Sudah Sesuai Juknis Badan Gizi
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, membantah bahwa menu tersebut di bawah standar. Ia menjelaskan bahwa harga menu untuk siswa PAUD hingga SD kelas III adalah Rp8.000 per porsi, bukan Rp10.000.
