Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)mendesak Pemprov Sumsel untuk bertindak tegas menertibkan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini menjadi biang kerusakan jalan dan jembatan.
“Pemprov Sumsel harus berani bertindak tegas dan disiplin melaksanakan aturan soal kendaraan yang melebihi tonase muatan dan dimensi seperti truk ODOL. Ini sudah jelas merusak infrastruktur yang dibangun dengan dana besar,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Ir Romiana Hidayati.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan selama ini memang bisa dilihat langsung hasilnya. Namun, percuma jika pemerintah tidak tegas terhadap pelanggaran yang mempercepat kerusakan fasilitas tersebut.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan selama ini memang bisa dilihat langsung hasilnya. Namun, percuma jika pemerintah tidak tegas terhadap pelanggaran yang mempercepat kerusakan fasilitas tersebut.
“Jangan ada tebang pilih. Semua kebijakan sektoral yang merugikan kabupaten/kota dan masyarakat harus segera dibatalkan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya anggaran di sektor infrastruktur, khususnya di Dinas PU Bina Marga, yang harus dibarengi dengan fokus pada kualitas pekerjaan, bukan sekadar serapan anggaran.
Terkait rencana Pemprov memaksimalkan pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah jangan hanya berpikir menambah pemasukan, tapi juga harus peka terhadap beban rakyat.
“Di tengah harga-harga yang naik, rakyat butuh solusi, bukan tambahan beban baru,” tegasnya.
Namun Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung inovasi peningkatan pendapatan berbasis teknologi informasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Dalam pelayanan publik, PDI Perjuangan mengingatkan Pemprov wajib membuat program berbasis kebutuhan masyarakat dan memberikan jaminan keterbukaan jika terjadi penyalahgunaan keuangan daerah, termasuk sanksi sosial, bukan hanya sanksi hukum.
Di sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan alat produksi berbasis teknologi. Sementara di sektor koperasi dan UMKM, mereka meminta Pemprov serius memberikan pelatihan, memperketat pengawasan, dan mempermudah akses legalitas seperti sertifikat halal, PIRT, dan NIB.
“Jangan cuma jargon ‘sultan muda UMKM’, tapi tindak lanjutnya nol. Saat ini saja baru 3 persen pelaku UMKM yang punya NIB,” sindirnya tajam
