Ikuti Kami

Basarah: Kades Harus Realisasikan Nilai-Nilai Pancasila

"Itu janji Bapak-Ibu sekalian setelah dilantik menjadi kepala desa, untuk setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai pedoman".

Basarah: Kades Harus Realisasikan Nilai-Nilai Pancasila
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di depan kades se-Kabupaten Malang yang menghadiri kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ballroom Hotel Savanna, Minggu (21/11).

Malang, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus bisa direalisasikan para kepala desa (kades) dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayahnya.

Baca: Ima: Rehabilitasi Sekolah di Era Ahok Dilakukan Secara Total

“Itu adalah janji Bapak-Ibu sekalian setelah dilantik menjadi kepala desa, untuk setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional,” kata Basarah di depan kades se-Kabupaten Malang yang menghadiri kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ballroom Hotel Savanna, Minggu (21/11).

Selain melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik di pedesaan, sebut Basarah, pembangunan pemahaman soal ideologi kebangsaan ini menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Apalah artinya sebuah desa itu maju infrastrukturnya kalau masyarakatnya ternyata tidak toleran, masyarakatnya tidak saling menghormati satu sama lain. Terutama jika masyarakat itu daerahnya yang terdiri dari berbagai macam suku, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia, terang Ketua DPP PDI Perjuangan ini, adalah sebuah prinsip yang telah bersifat final.

Prinsip dasar yang bersifat final inilah, merupakan nilai-nilai dasar yang tidak dapat dikompromikan dan dinegosiasikan.

Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia telah bersifat final.

“Jadi negeri yang kita lihat ini, adalah tugas kita untuk menjaga warisan yang telah diberikan kepada para pendahulu bangsa kita untuk anak cucu kita,” tambah dia.

Pemahaman ideologi ini, sebutnya, penting untuk dikuasai kepala desa di Kabupaten Malang, sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kepala desa inilah, yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus menjaga hidupnya tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Baca: Hindari Penyuapan, Pemerasan, Gratifikasi di Penyusunan APBD 

Pemikiran inilah, yang juga tertanam dalam pemerintahan Joko Widodo, yang semenjak periode pertama kepemimpinannya memiliki target untuk memulai pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran yang diwujudkan dalam bentuk dana desa.

“Banyak dana desa yang telah digelontorkan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur di pedesaan. Itu penting sebagai upaya agar masyarakat di tempat kita merasakan betul dampak pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo,” bebernya. Dilansir dari pdiperjuanganjatim.

Quote