Ikuti Kami

Baskami Minta Pemprov Sumut Prioritaskan Pupuk Subsidi

Memprioritaskan penyediaan pupuk subsidi bagi petani kecil yang memiliki margin keuntungan kecil, karena terbatasnya lahan & modal dimiliki.

Baskami Minta Pemprov Sumut Prioritaskan Pupuk Subsidi
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting.

Siantar, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memprioritaskan penyediaan pupuk subsidi bagi petani kecil yang memiliki margin keuntungan kecil, karena terbatasnya lahan dan modal dimiliki.

“Petani-petani kecil yang disebutkan Marhaen oleh Bung Karno itu, petani gurem dengan lahan di bawah setengah hektar harus duluan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah” kata Baskami di Kota Siantar, Selasa (22/3).

Baca: Hasanuddin Dukung Santri Tani NU Sejahterakan Petani

Baskami menyebutkan, pupuk subsidi sering menjadi persoalan bagi para petani di Sumatera Utara dan keterbatasan stok jumlah pupuk subsidi selalu menjadi alasan klasik.

Menyikapi kondisi ini, kata Baskami, sudah seharusnya pemerintah tepat sasaran dalam proses pendistribusian.

“Terbatasnya jumlah pupuk subsidi harus segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Baskami mengingatkan aparat, agar menindak tegas oknum yang bermain dalam pupuk subsidi, sehingga membuat hak masyarakat khususnya petani kecil terkendala, karena distribusi pupuk subsidi sudah ditentukan.

“Jangan sampai ada yang bermain-main dalam penyalurannya,” kata Baskami mengingatkan.

Ia mengakui, pihaknya kerap mendengar keluhan para petani, terkait pupuk subsidi yang sulit dicari pada masa tanam.

Baca: Stok Beras-Minyak Goreng di Jateng Aman Hingga Lebaran

Kalaupun ada pupuk nonsubsidi, harganya mahal sekali, sehingga menambah biaya. Petani kita menjerit.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mendorong pihak terkait, agar menyalurkan pupuk tepat sasaran.

“Saya kira perlu dicek ke lapangan, data yang ada di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai penerima pupuk subsidi harus sinkron dengan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Quote