Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai masih ada persoalan serius dalam penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dan para reseller.
Penilaian tersebut disampaikan usai BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop) di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Adian, paparan manajemen belum menyentuh substansi pengaduan para reseller yang telah diterima BAM DPR RI. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menduga ada ketidaksesuaian data yang disampaikan perusahaan dalam rapat.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi, yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Adian.
Ia juga menyoroti masih bertahannya dana milik reseller yang ditahan platform selama bertahun-tahun. Bagi Adian, praktik tersebut tidak bisa dibenarkan dan menuntut kehadiran negara.
“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya, itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” tegasnya.
Adian menekankan, jika penahanan dana diperlakukan sebagai sanksi, kewenangan menjatuhkan sanksi berada pada negara lewat mekanisme hukum, bukan pada pelaku usaha.
“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara. Menahan uang orang bertahun-tahun itu adalah sanksi, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan begitu saja,” katanya.
Untuk menindaklanjuti aduan tersebut, BAM DPR RI berencana menggelar mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak pada pekan depan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” ungkap Adian.
Ia menambahkan, pembuktian salah atau tidaknya suatu pihak merupakan kewenangan pengadilan, sehingga aturan internal perusahaan tidak dapat menggantikan proses hukum.
“Semua orang bisa menuduh siapa pun melakukan apa pun. Tetapi, yang memiliki kewenangan membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Tidak ada mekanisme lain yang lebih tinggi dari itu. Kalau platform menahan uang reseller, mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme pengadilan atau mekanisme internal perusahaan? Itu tidak bisa. Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkasnya.

















































































