Ikuti Kami

Yulian Gunhar Dukung Instruksi Prabowo soal Porsi 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar.

Yulian Gunhar Dukung Instruksi Prabowo soal Porsi 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

​Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.

​Menurut Gunhar, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam (SDA) kepada kepentingan nasional, sekaligus mengoreksi tata kelola pertambangan yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

​"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar melalui keterangan resminya, Rabu (18/11).

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur

​Gunhar menilai pernyataan Presiden Prabowo merupakan momentum penting untuk menegaskan kembali kedaulatan negara atas kekayaan alamnya. Ia menegaskan, negara tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemilik sumber daya alam yang memperoleh sebagian kecil manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi di wilayahnya sendiri.

​Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa semangat kebijakan tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ayat tersebut mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

​Ia menekankan, frasa "dikuasai oleh negara" tidak boleh dimaknai sebatas kewenangan administratif untuk menerbitkan izin usaha, mengatur investasi, atau memungut pajak dan royalti. 

Negara harus memiliki kendali nyata dalam menentukan arah pengelolaan, mengendalikan produksi, serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.

​"Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70 persen yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat," tegasnya.

​Lebih lanjut, Gunhar mengaitkan kebijakan ini dengan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, mengenai revolusi yang belum selesai. Menurutnya, kemerdekaan politik pada 1945 tidak serta-merta menghadirkan kemerdekaan ekonomi.

​"Kita sudah merdeka secara politik, tetapi jangan sampai kekayaan alam kita justru menjadi sumber kemakmuran pihak lain, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang masih berhadapan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan," ungkapnya.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

​Untuk merealisasikan target tersebut, Gunhar mengajak pemerintah berkaca pada praktik pengelolaan sumber daya alam di negara-negara besar, seperti Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dan China di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

​Di Rusia, kata Gunhar, perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh keterlibatan langsung negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang turut ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam.

​Sementara itu, China menerapkan model penguasaan negara yang lebih besar dengan rata-rata kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan tambang raksasa mencapai sekitar 78 persen.

​"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," pungkas Gunhar

Quote