Ikuti Kami

Independensi di Ujung Tanduk, Ramlan Surbakti Soroti Kuatnya Cengkeraman Komisi II DPR pada KPU

Kondisi ini dinilainya berpotensi mencederai prinsip kemandirian penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.

Independensi di Ujung Tanduk, Ramlan Surbakti Soroti Kuatnya Cengkeraman Komisi II DPR pada KPU
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A

Jakarta. Gesuri.id – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., menilai kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah berada dalam ancaman akibat besarnya pengaruh Komisi II DPR RI. 

Sorotan tajam terhadap independensi penyelenggara pemilu tersebut disampaikan oleh tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU periode 2004–2007 itu menanggapi dinamika persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Menurut Ramlan, munculnya anggapan di ruang publik mengenai posisi KPU yang seolah berada di bawah kendali parlemen mencerminkan adanya kepatuhan lembaga penyelenggara pemilu tersebut terhadap arahan legislatif. Ia menggambarkan fenomena ini dengan merujuk pada istilah yang mulai ramai diperbincangkan terkait hubungan kerja antara kedua lembaga negara tersebut.

"Sekarang ada ungkapan, ya spontan-spontan saja. KPU sekarang adalah petugas Komisi ll. Anda tahu artinya apa ini? KPU adalah petugas Komisi ll DPR. Artinya KPU itu melaksanakan semua permintaan Komisi ll DPR untuk pemilu 2024, ya," ujar Ramlan, Kamis (19/11).

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua KPU periode 2001–2004 ini menegaskan bahwa terlepas dari tepat atau tidaknya pelabelan istilah tersebut, fakta di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan KPU untuk mengakomodasi kehendak Komisi II DPR. Kondisi ini dinilainya berpotensi mencederai prinsip kemandirian penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.

"Dan saya tidak mau istilah ungkapan itu betul atau tidak, tetapi bahwa KPU sekarang ini mengikuti perintah Komisi ll. Jadi sekarang kemandiran KPU terancam oleh Komisi ll DPR," tegasnya.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Sebagai bukti konkret atas penilaiannya, anggota KPU tahun 1999 tersebut menyoroti implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi. Ramlan memaparkan adanya perbedaan perlakuan dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut antara tingkat provinsi dengan tingkat pusat akibat adanya arahan dari pihak parlemen.

"Satu, putusan MK itu atas permintaan Komisi 2 hanya mengubah alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan DPR di provinsi dan selangkah untuk alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan DPR tidak diubah oleh KPU atas perintah atau permintaan Komisi ll DPR," pungkas Ramlan.

Quote