Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara (Sumut) menolak keras rencana pemerintah melakukan impor beras pada bulan yang akan datang.
Menurut Ketua DPD GMNI Sumut Paulus P. Gulo, impor beras akan mempengaruhi nilai jual beli beras dikalangan petani.
"Kebijakan untuk mengimpor beras merupakan keputusan keliru, karena akan sangat merugikan petani. Prinsipnya, GMNI menolak," tegas Paulus, baru-baru ini.
Baca: Deddy Minta Hentikan Polemik Wacana Impor Beras
Dijelaskannya, Provinsi Sumatera Utara merupakan produsen gabah ke tujuh di Indonesia. Dengan luas lahan 413.141 hektar, Sumut dapat menghasilkan gabah sebanyak 2.078.901 ton GKG atau setara dengan 1.192.665 ton beras.
Di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa daerah penghasil gabah, antara lain Balige, Deli Serdang dan Kepulauan Nias.
Paulus juga menyinggung konsep Tri Sakti yang digaungkan pemerintah sejak periode awal Presiden Jokowi. Dan salah satu poinnya adalah berdikari dibidang ekonomi.
"Kami dengar, rekofungsi APBN tahun 2021 diperuntukkan untuk pemberdayaan. Bukankah banyak lahan tidur yang sudah ditanami lagi? Jadinya aneh kan ketika ada kebijakan impor" ungkapnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, lanjut Paulus, banyak petani di berbagai daerah mengeluhkan ketersediaan bibit dan pestisida untuk mendukung produktivitas pertanian, khususnya sawah. Namun GMNI menilai bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar melakukan impor dengan dalil kekurangan beras.
Baca: Ringankan Beban Warga, Banteng Badung Salurkan Bantuan
"Persoalan yang dihadapi petani akhir-akhir ini tidak dapat digeneralisasi bahwa kita kekurangan beras. Harusnya petani sawah terus disokong! Jangan malah dimatikan dengan kebijakan keliru seperti ini"tegas Paulus
Paulus menegaskan GMNI akan selalu membela kaum petani yang mereka sebut "kaum Marhaen".
"Kami akan melakukan perlawanan ketika kaum tani, nelayan dan buruh dicekik dengan kebijakan yang keliru. Itulah tugas utama kami yang dititipkan Bung Karno" tegas Paulus.
