Indramayu, Gesuri.id - Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, ditemani Ketua TP PKK Jabar, Atalia Praratya Ridwan Kamil, menghadiri launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Indramayu, Selasa (18/10).
Empat desa di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, didaulat jadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Keempat desa tersebut adalah Desa Singaraja dan Desa Majasih yang berada di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, serta Desa Purbawinangun dan Desa Babakan Gebang di Kabupaten Cirebon.
Baca: Spei Bidana Dorong Percepatan Pembangunan Lapter Eupumek
Bintang mengapresiasi inovasi program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jabar. Namun diakuinya masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Seperti masalah pekerja anak, buruh migran perempuan dan perkawinan anak di bawah umur, yang mana perlu ada pendekatan secara budaya.
"Perkawinan anak tidak lepas dari faktor budaya. Sebenarnya sudah ada aturan terbaru di mana usia muda minimal 19 tahun baru boleh menikah. Perlu kehadiran semua tokoh agama dan adat dan terus melakukan sosialisasi pencegahan," jelas Bintang.
Jika komitmen bersama telah disepakati, maka perkawinan anak di bawah umur niscaya bisa dicegah.
"Sanksi sosial yang juga diberikan, seperti upacara pernikahannya tidak akan dihadiri pejabat atau tokoh masyarakat setempat," jelasnya.
Bintang menyebutkan desa ramah perempuan dan peduli anak dilaksanakan di 33 provinsi, minus DKI Jakarta, dengan 66 kabupaten. Setiap kabupaten memilih dua desa sebagai percontohan.
Pemilihan diprioritaskan kepada kepala daerah yang dipimpin perempuan, termasuk camat atau lurah perempuan. Tujuannya sekaligus untuk melihat sejauh mana keberhasilan seorang perempuan dalam memegang tumpuk pimpinan.
Baca: Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Perlu Jadi Prioritas
"Tidak mengesampingkan peran pria. Sebab nantinya semua desa dan kelurahan harus ramah perempuan dan anak. Sebab kita juga maju karena dukungan dan bergandengan tangan dengan laki-laki," tegasnya.
Desa ramah perempuan dan peduli anak dipilih karena mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan desa, tata kelola pemerintah desa, pembinaan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Jika berhasil maka akan direplikasi ke desa lain di wilayahnya.
Jika perempuan berdaya maka kekerasan terhadap perempuan akan berkurang dan anak semakin terlindungi. Kementerian PPPA sendiri mencatat sebanyak 12,5 juta perempuan di Indonesia akan dibuat semakin berdaya dengan pendampingan. Sebanyak 40 ribu pendamping akan dikerahkan, sebagai mitra dari kementerian PPPA.
