Usai Bahas APBN 2027 di Banggar, Cornelis Pertanyakan PPPK kepada Purbaya
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 07 September 2026 17:05 WIB
Penataan status dan penempatan guru PPPK perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, meritokrasi, serta afirmasi terhadap wilayah.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 03 September 2026 18:00 WIB
Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab keresahan terkait kepastian status kerja serta anggaran penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu.
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 31 Agustus 2026 18:00 WIB
Guru-guru yang selama ini mengabdi didaerah 3T , kepulauan, wilayah perbatasan, serta daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Oleh : Ananda Okctaviani, Senin, 31 Agustus 2026 20:00 WIB
Guru adalah instrumen strategis pembangunan manusia.
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 24 Agustus 2026 18:00 WIB
Stevano menilai guru PPPK telah memberikan kontribusi besar dalam menjalankan tugas pendidikan di berbagai daerah.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 20 Agustus 2026 15:40 WIB
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan P3K belum benar benar usai dan belum menemukan penyelesaian menyeluruh.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 22 Juli 2026 19:03 WIB
Kondisi keuangan daerah yang kritis ini dinilai berpotensi mengganggu pelayanan publik jika tidak segera ditangani.
Oleh : Kristin Tambunan, Jum'at, 10 Juli 2026 11:14 WIB
Abidin memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperjuangkan sektor keagamaan.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 06 Juli 2026 13:35 WIB
Langkah tersebut diperlukan agar beban pemerintah daerah tidak semakin berat di tengah penurunan dana transfer.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 06 Juli 2026 14:00 WIB
Hanya karena keterbatasan fiskal daerah atau akibat penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 12 Juni 2026 22:01 WIB
Komisi II DPR juga mendukung kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 10 Juni 2026 18:01 WIB
Adian menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 16 April 2026 09:28 WIB
Desakan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran akan dampak penerapan regulasi tersebut terhadap keberlangsungan PPPK di daerah.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 27 Maret 2026 21:36 WIB
Sebaliknya, PPPK harus dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 11 Maret 2026 23:00 WIB
Untuk PPPK paruh waktu sampai saat ini memang belum ada dasar hukum untuk memberikan THR.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Rabu, 04 Maret 2026 23:38 WIB
Antonius Landi, menegaskan bahwa merumahkan ribuan PPPK bukan solusi tepat untuk mengatasi persoalan fiskal.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 02 Maret 2026 11:22 WIB
Apakah ada yang setuju mengesampingkan tenaga honorer untuk PPPK lalu digantikan karyawan SPPG yang baru seumur jagung?
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Selasa, 24 Februari 2026 22:11 WIB
Ada guru madrasah swasta Kemenag yang telah lulus passing grade PPPK tahun 2023, namun tidak diakui sebagai pelamar prioritas.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 27 Januari 2026 09:20 WIB
Secara administratif, status mereka memang separuh waktu. Namun, di lapangan, beban kerja yang dipanggul nyatanya full time.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 28 Januari 2026 12:01 WIB
/rendering in 0.9218 [103]
