Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR Ri Bonnie Triyana menyambangi Yayasan Darul Ilmi di Desa Cikalong, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (20/12/2025).
Kegiatan reses bertajuk 'Serap Aspirasi dan Silaturahmi Bersama' ini dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus yayasan pendidikan, serta pengurus DPC PDI Perjuangan setempat.
Dalam dialog, masyarakat menyampaikan keluhan mendasar tentang kondisi sarana pendidikan. "Kondisi bangunan sekolah kami masih jauh dari layak dan buku yang tersedia sangat terbatas, bahkan sudah tidak layak baca," ujar salah satu perangkat desa yang hadir, mengutarakan harapan akan adanya dukungan renovasi dan penyediaan buku.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Menanggapi aspirasi tersebut, Bonnie Triyana menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang ada di DPR. Ia mengakui bahwa upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara instan dan massal.
"Saya sendiri memiliki program untuk merevitalisasi sekolah dan beberapa sekolah sudah kami revitalisasi, tetapi memang belum bisa semua. Kami akan terus dorong aspirasi ini agar pemerintah bisa melakukan perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap," kata Bonnie.
Di sisi lain, Bonnie menyatakan akan memperjuangkan penyediaan buku sekolah ini agar dieksekusi di tingkat kementerian.
"Kami sampaikan sehingga program di Kemendikdasmen bisa diakselerasi implementasinya," tegasnya.
Ia menjelaskan, peningkatan literasi menjadi program prioritas Mendikdasmen Abdul Mu'ti. "Salah satunya ialah program resensi buku sebagai tugas sekolah untuk meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi ini harus diimbangi dengan banyaknya buku dan perpustakaan yang layak," ujar Bonnie.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Bonnie juga menyinggung soal upaya menghapus diskriminasi dalam dunia pendidikan. "DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai tindak lanjut putusan MK agar tidak ada lagi diskriminasi. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ini amanat konstitusi," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bonnie mengurai persoalan distribusi guru yang tidak merata meski rasio nasional 1:15 sudah ideal. "Persoalan utama terletak pada distribusi. DPR bersama pemerintah terus bahas penataan penempatan guru agar kebutuhan daerah terpenuhi," ucapnya.
Ia juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pendidikan di tingkat lokal. "Sebagian persoalan pendidikan di daerah juga dapat diselesaikan melalui peran aktif DPRD kabupaten dan pemerintah daerah. Tetapi, saya akan terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat Pandeglang agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan," pungkasnya.
