Palangkaraya, Gesuri.id – DPRD Kota Palangkaraya meminta Ketua RT dan RW secara aktif mendata warga. Pendataan tersebut dapat memudahkan upaya pencegahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Permintaan ini menyusul penangkapan yang dilakukan densus 88 sejumlah orang yang diduga terlibat jaringan terorisme.
Baca: Masyarakat Jateng Diminta Tidak Takut Teror Bom
“Pendataan disamping untuk mempermudah data kependudukan, di sisi lain akan mempermudah pemantauan dan termonitornya aktivitas warga di suatu lingkungan RT/RW,”kata Ketua Komisi B DPRD Palangkaraya Nenie A Lambung di Palangkaraya, Selasa (11/6).
Nenie menilai dengan pendataan akan diketahui warga-warga pendatang, ketika ingin berdomisili di suatu lingkungan. Masyarakat pun akan mengetahui status kependudukanya. “Bila tidak ada pendataan bisa saja warga akan bertanya-tanya, bahkan bisa menjadi resah manakala warga pendatang bahkan orang tersebut bersikap tertutup dan tidak mau bergaul,”tutur Nenie.
Terlepas dari hal itu, menurut Nenie, adalah perlunya dilakukan pengawasan bersama terhadap keberadaan para pendatang di setiap lingkungan masyarakat. “Dalam konteksnya pengawasan dan pemantauan kondisi lingkungan, bukan hanya tugas RT/RW saja melainkan semua warga lingkungan,”cetusnya.
Nenie mencontohkan seperti peristiwa adanya penggerebekkan yang dilakukan aparat terhadap sejumlah oknum yang diduga teroris di Jalan Pinus Permai III RT 03, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangkaraya. Bahkan warga sekitar terkejut dan tidak mengetahui karena tidak saling kenal.
Baca: Serangan Teror Sri Lanka Didasari Ideologi Kegelapan
“Itu menjadi pelajaran di setiap lingkungan warga juga memiliki tanggungjawab secara bersama untuk peka dan peduli kondisi lingkungan,”terang politikus PDI Perjuangan ini.
Ia mengharapkan setiap warga harus memiliki kepekaan dalam menjaga kekondusifan lingkungannya masing-masing.
