Malang, Gesuri.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyoroti skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Meski menyatakan mendukung, Didik menegaskan bahwa program tersebut memerlukan evaluasi mendalam agar anggarannya tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Sebagai partai penyeimbang pemerintah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan. Didik menyatakan partai berlogo banteng tersebut tidak segan melayangkan kritik keras jika sebuah program dinilai keluar dari jalur yang semestinya.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
"PDI Perjuangan hari ini menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Kami mendukung program yang bagus, tetapi akan memberikan kritik keras jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan," ujar Didik usai menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Rabu (24/6/2026) malam.
Terkait program MBG, Didik menyarankan agar pemerintah tidak langsung menggelontorkan anggaran besar secara serentak di seluruh wilayah. Sebaliknya, ia mendorong pemerintah untuk menerapkan proyek percontohan (role model) terlebih dahulu di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
"Pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa. Tidak harus langsung keseluruhan dengan anggaran yang sangat besar. Sebaiknya dilakukan mapping (pemetaan) dan pencatatan yang akurat agar menyasar anak-anak yang memang berhak menerima," kata Didik.
Ia mencontohkan, wilayah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi harus menjadi prioritas utama penerima program MBG. Sementara itu, untuk wilayah atau desa yang masyarakatnya sudah mandiri secara ekonomi, program ini dinilai kurang mendesak.
Lebih lanjut, Didik mengusulkan agar anggaran MBG untuk wilayah yang sudah mampu secara ekonomi dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah krusial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan.
Menurutnya, langkah ini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan bagi masa depan generasi muda.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
"Jika suatu desa sudah mandiri dan ekonomi warganya cukup, seyogianya program MBG tersebut dialihkan untuk biaya pendidikan. Langkah ini akan membantu anak-anak kita mengubah nasib mereka dalam 10 hingga 30 tahun ke depan," tuturnya.
Didik menambahkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meski pemerintah mengampanyekan program pendidikan gratis, orang tua murid masih dibebani berbagai biaya tambahan. Hal ini terjadi karena anggaran operasional yang diterima sekolah saat ini dinilai belum memenuhi standar ideal.
Untuk Kabupaten Malang sendiri, Didik mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah dan sebaran angka kemiskinan agar intervensi kebijakan, baik di sektor gizi maupun pendidikan, bisa berjalan lebih efektif.
