Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti ketidakkonsistenan pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) soal larangan penggunaan makanan ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
UPF sendiri meliputi produk seperti mi instan, sereal, nugget, sosis, burger, hingga spaghetti yang banyak diproduksi melalui proses industri panjang.
Baca: Muslahuddin Tegaskan Aceh Perlu Revolusi Paradigma
Menu ini sempat viral di media sosial karena dibagikan ke siswa sekolah dalam program MBG.
Ia membandingkan pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik, yang sebelumnya menyebut UPF akan dilarang, dengan surat dari Deputi BGN, Tigor Pangaribuan, yang justru mengizinkan penggunaan UPF asal berbasis produksi lokal.
“Maksud saya, ini bukan larangan penuh. BGN seolah hanya mengarahkan pembelian lewat UMKM, bukan benar-benar menghapus UPF dari menu MBG".
"Padahal yang kita minta, UPF harus hilang sama sekali,” tegas Charles dalam rapat kerja dengan BGN, Rabu (1/10).
Ia menekankan bahwa UPF tinggi gula, garam, dan lemak sehingga membahayakan kesehatan anak.
“BGN sebaiknya berkonsultasi dengan BPOM dan Kemenkes agar menu MBG sesuai standar gizi,” tambahnya.
Baca: Vita Dorong Penyelidikan Ulang Kasus Kematian Arya Daru
Sebelumnya, Nanik menegaskan bahwa dapur MBG harus mendukung ekonomi lokal, bukan memperkaya industri besar.
“Roti untuk MBG sebaiknya diproduksi ibu-ibu murid sendiri, bukan dari pabrik. Kecuali susu, karena di daerah tertentu tidak ada peternakan sapi,” ujarnya saat konferensi pers, 26 September 2025.
