Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan pihaknya mendukung dan siap mengawasi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dan Sekolah Rakyat.
"Kami mendukung Program CKG. Ini upaya promotif-preventif untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan informasi atau deteksi dini sehingga tidak jatuh sakit ke depan," kata Charles di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, usai mengikuti rapat tertutup bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Ia menyampaikan pula bawah Program CKG memang sepatutnya didukung, terutama oleh Komisi IX DPR RI selaku mitra Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena program itu merupakan salah satu upaya dalam membangun masyarakat Indonesia lebih sehat.
BaCa: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Berikutnya, mengenai pengawasan langsung pelaksanaan Program CKG di Sekolah Rakyat, Charles mengatakan sejauh ini Komisi IX belum memiliki jadwal pasti untuk melakukan pengawasan itu.
Meskipun begitu, ia menekankan bahwa pengawasan akan tetap dilakukan ke depannya setelah waktu dan lokasi ditetapkan bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
"Kalau ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan untuk Komisi IX, semuanya punya kewajiban untuk ikut pengawasan," ujar dia.
Pemerintah resmi memperluas cakupan Program CKG bagi masyarakat Indonesia, yakni bagi siswa Sekolah Rakyat dan santri di pesantren, mulai Juli 2025 sebagai upaya strategis nasional untuk membangun generasi yang sehat dan tangguh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan program itu sudah memasuki tahap akhir persiapan.
CKG akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).
BaCa: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Pelaksanaan program akan dimulai dari Sekolah Rakyat pada Juli, kemudian menyusul sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah pada Agustus.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu "quick win" Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program pemeriksaan kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.
“Ini adalah program terbesar di Kementerian Kesehatan dan juga di pemerintah karena targetnya 280 juta orang setiap tahun,” kata Menkes Budi
