Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyebut, banyaknya warga Indonesia yang melakukan wisata medis berhubungan dengan dibukanya pintu keluar-masuk negara seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19.
"Sebetulnya kita tentu berharap ketika pandemi COVID kemarin ini adalah kesempatan bagi rumah sakit di Indonesia untuk bisa memperbaiki kualitas. Karena kan masyarakat terbatas mobilitasnya. Namun tentunya kita juga belum melihat itu terjadi sehingga ketika pintu untuk bepergian kembali dibuka ya kita melihat kembali terjadi banyak sekali wisata medis ke negara-negara tetangga," katanya.
Baca: Pemprov Sulut Pacu Pembangunan Sektor Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung perihal RUU Kesehatan yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan.
Menurutnya nantinya dalam Undang-undang tersebut, salah satunya bakal mengatur perbaikan kualitas tenaga kesehatan sehingga warga Indonesia tak harus jauh-jauh berobat ke negara lain.
"Ke depan tentunya dengan berbagai perbaikan yang akan dibuat melalui RUU Kesehatan ini baik itu Sumber Daya Manusia di RUU Kesehatan, memperbanyak lagi dokter-dokter, tenaga kesehatan berkualitas, termasuk misalkan mengizinkan Warga Negara Indonesia Diaspora untuk bisa berpraktik di Indonesia," beber Charles.
"Kita berharap peningkatan kualitas rumah sakit, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong keluar negeri untuk bisa berobat. Kita mendukung dengan itu. Industri rumah sakit juga tentunya bisa diuntungkan dengan adanya transformasi," sambungnya.
Baca: Marthinus Usulkan Surat Terbuka ke Presiden Soal Tambang Ilegal
Jika dilihat dari sisi pasien, Charles menyebut, kebanyakan keluhan yang muncul berkaitan dengan kurangnya peralatan medis.
"Di Indonesia saja alat pet scan cuma ada dua di Jakarta, sedangkan penduduk kita 280 juta. Cath lab saja hanya ada sekitar 50 untuk melayani sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Jadi memang masih kurang dari sisi akses pelayanan maupun akses alat-alat kesehatan yang memadai," pungkasnya.
