Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara.
Menurut Charles, kebijakan tersebut bukan hanya mengherankan, melainkan juga bermasalah dari segi moral dalam penggunaan anggaran negara.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” ujar Charles dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (29/4).
“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan -sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik- justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” imbuh dia.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
Di satu sisi, kata Charles, pemerintah mendorong penghematan di berbagai sektor, namun di sisi lain tetap mengucurkan anggaran untuk unit yang tidak beroperasi.
“Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” kata Charles.
Charles mengingatkan, kebijakan pemberian insentif terhadap SPPG yang ditutup sementara, berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar apabila tetap dilaksanakan.
“Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” kata dia.
Charles menegaskan, Komisi IX DPR akan meminta penjelasan dari Kepala BGN terkait kebijakan tersebut dalam rapat kerja mendatang. Ia juga mengingatkan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis tidak menyimpang dari sasaran awal.
“Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” kata Charles.
Diberitakan sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara tetap mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah sebesar Rp 6 juta per hari. Diketahui, per awal April, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara. “Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026).
Dia mengatakan, pemberian insentif Rp 6 juta per hari tersebut, untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ungkap dia.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Dadan menjelaskan, penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).
“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah checklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” kata Dadan.
Namun, Dadan mengatakan, secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, mulai dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat.
Sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat. “Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya
