Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis minta negara harus berhenti menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Cornelis secara gamblang menyuarakan kritik atas lemahnya tata kelola sektor energi nasional.
“Cukup alot kami bahas UU Migas dan listrik, karena ini menyangkut keadilan energi dan kedaulatan bangsa,” ucap Cornelis.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Cornelis menegaskan bahwa revisi dua undang-undang ini tidak boleh menjadi sekadar perombakan administratif, melainkan harus menjadi senjata hukum untuk menghentikan praktik korupsi sistemik yang telah lama mencengkeram sektor migas dan kelistrikan.
Ia mengutip laporan dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai Rp900 triliun, dan mempertanyakan: “SKK Migas ke mana saja?”
“Ini bukan hanya soal harga minyak, ini soal bagaimana negara dipermainkan oleh elite yang berlindung di balik celah regulasi,” tandasnya.
Menurut Cornelis, keberadaan SKK Migas harus dievaluasi total. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan blok migas serta praktik rente yang menjamur dalam proses pengadaan hingga distribusi energi.
Sorotan Cornelis mendapat pembenaran dari paparan resmi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Dari total pagu ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk program strategis tahun 2025, mayoritas mengalami realisasi sangat rendah.
Misalnya, program penyusunan neraca energi nasional, Pagu Rp 284,9 juta, realisasi hanya Rp 7,1 juta. Program komunikasi dan kehumasan DEN: Pagu Rp 1,4 miliar, realisasi hanya Rp 44,5 juta dan program evaluasi ketahanan energi: Pagu Rp 779,2 juta, realisasi hanya Rp 26,3 juta.
Lebih jauh, Cornelis mengkritik lambannya penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan belum tersusunnya bauran energi nasional Semester I Tahun 2025.
“Kalau data saja tidak selesai, bagaimana bisa bicara transisi energi? Ini semua memperlihatkan lemahnya perencanaan dan pengawasan lintas sektor,” ujarnya dengan nada kritik tajam.
Sementara itu, sebagai wakil dari Kalimantan Barat, Cornelis membawa fakta bahwa masih banyak wilayah di Kalbar yang gelap gulita saat malam.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Ia menyebut ketimpangan pasokan listrik dan rendahnya investasi migas di daerah-daerah terpencil sebagai bentuk nyata pengabaian pusat terhadap daerah penghasil.
“Di tengah sumber daya alam yang melimpah, rakyat Kalimantan hanya kebagian sisa. Ini ironi energi kita. UU ini harus membalikkan situasi dari eksploitasi menjadi distribusi,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI, menurut Cornelis, berkomitmen mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar persoalan akses energi tak lagi menjadi masalah laten di wilayah luar Jawa.
