Tangerang, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyoroti pelaksanaan program KTP Elektronik (e-KTP) dan data kependudukan pada Pemerintah Daerah.
Cornelis menegaskan, masalah kependudukan adalah masalah serius yang tak bisa dipandang dari satu sudut pandang, yakni KTP Elektronik saja.
Baca: Berita Politik, Pemerintahan, Hukum, Kerakyatan
Sehingga, penting bagi Komisi II untuk melakukan pengawasan.
Hal itu dikatakan Cornelis ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik terkait pengawasan pelaksanaan program e-KTP dan data kependudukan di Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.
"Dan saya menyayangkan pihak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Tangerang absen dalam kesempatan ini, sehingga mempersulit pengawasan oleh kami," ujar Cornelis.
Padahal, sambung Cornelis, seharusnya pihak pengambil keputusan, dalam hal ini Pemda yang menerima Komisi II.
Dalam hal ini, ujar Politisi PDI Perjuangan itu, seharusnya Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah yang menerima kunjungan Komisi II.
Baca: Risma Kunjungi Ahli Waris Keluarga Presiden Pertama Soekarno
Sebab, Cornelis mengatakan kunjungan Komisi II ini dilakukan tidak setiap hari.
"Ini khan wujud pengawasan lembaga tinggi negara, untuk membantu mitra kerja kami di tingkat Kementerian. Seharusnya Pemkab Tangerang mengerti soal ini," ujar Cornelis.
