Blitar, Gesuri.id - Negara dan partai politik di Indonesia didorong untuk segera melakukan refleksi mendalam dan kembali meneladani ajaran Founding Father bangsa, khususnya Pancasila dan Marhaenisme gagasan Bung Karno. Sebagai "narasi pembebasan", ideologi tersebut dinilai sangat relevan untuk menjawab berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda Indonesia saat ini.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Istana Gebang, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026) malam.
Acara yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh lebih dari seribu warga, mahasiswa, aktivis, serta jajaran fungsionaris PDI Perjuangan, termasuk Wali Kota Blitar Syauqqul Muhibbin dan politisi senior Djarot Saiful Hidayat.
Dua narasumber utama yang hadir, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi Kusman, sepakat bahwa otoritas bernegara harus dikembalikan pada fungsinya: berpihak pada rakyat kecil, menghentikan eksploitasi alam, serta membersihkan sistem politik dari biaya tinggi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Dalam paparannya yang dikemas lewat tiga bait pantun, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa akar persoalan bangsa saat ini adalah nafsu kapitalisme yang telah merasuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan lingkaran kepemimpinan nasional. Hasto kemudian membandingkan realitas tersebut dengan masa muda Bung Karno yang tumbuh dari kesendirian dan kesadaran akan ketidakadilan struktural, bukan dari kemewahan fasilitas kekuasaan.
"Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan," sentil Hasto, yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta.
Lebih lanjut, Hasto melontarkan kritik tajam mengenai kaburnya orientasi national interest (kepentingan nasional) saat ini, salah satunya terkait benturan kepentingan yang tercermin dalam kebijakan anggaran di sektor publik. Ia menilai kebijakan mengalihkan dana pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggeser esensi konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Program MBG memiliki tujuan mulia dan bagus, namun menimbulkan persoalan di implementasinya. Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain," ujarnya.
Hasto juga menyoroti ketergantungan pangan impor senilai hampir Rp300 triliun yang dinilainya sebagai pemborosan massal yang mengikis jati diri bangsa agrari. Ia mengaitkan maraknya kasus gizi buruk (stunting) modern dengan dominasi industri pangan (food industry) yang menjauhkan rakyat dari kekayaan kuliner lokal Nusantara yang tertuang dalam buku legendaris Bung Karno, Mustika Rasa.
"Waktu kecil, tiga hari enggak pulang, kita bisa hidup di sawah cukup bawa garam dan gula, bisa survive hidup dan tidak ada stunting. Sekarang, setelah semua jadi food industry, muncul stunting karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan nusantara yang variasinya luar biasa," kata Hasto.
Hasto menekankan bahwa intinya adalah negara bertugas memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Ibaratnya, jangan hanya memberi ikan, tetapi bantu rakyat memiliki pancing dan kemampuan menangkap ikannya sendiri. Inilah kritik dan otokritik kita sebagai sesama anak bangsa.
Sementara itu, akademisi Airlangga Pribadi Kusman membedah makna filosofis Pancasila 1 Juni sebagai rangkuman utuh dari semesta gagasan Bung Karno untuk kemerdekaan hakiki—politik, sosial, ekonomi, hingga ekologis. Namun dalam realitasnya hari ini, Airlangga menilai negara justru terjebak dalam kegagalan menjadi "Ratu Adil" bagi kaum marhaen.
Airlangga membeberkan bukti konkret hancurnya tata kelola ekologis di berbagai wilayah Indonesia akibat kolusi antara penguasa dan pemilik modal kekuasaan ekstraktif.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Apa yang terjadi di Sumatera? Tiga provinsi mengalami kehancuran ekologis akibat kolusi antara yang kaya dan yang berkuasa. Apa yang terjadi dengan kerusakan hutan di Kalimantan? Dan apa yang sekarang dipaksakan di Papua? Negara terlihat gagal memberikan proteksi terhadap kehidupan rakyatnya secara ekonomi, sosial, dan politik," beber Airlangga.
Ia mengingatkan bahwa fondasi awal Pasal 33 UUD 1945—di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat—bersumber dari konsep kemerdekaan ekologis yang digagas Bung Karno.
Di akhir ulasannya, Airlangga juga mengkritisi partai politik modern yang kini cenderung bergeser hanya menjadi instrumen pemburu kekuasaan semata, alih-alih menjadi suluh penerang pengetahuan bagi rakyat.
"Partai politik dalam ajaran Bung Karno adalah alat untuk menerangi kehidupan kaum marhaen, merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada mereka. Jika penguasa politik saat ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan Marhaenisme, maka sejarah tidak akan pernah memaafkan kita," pungkasnya.
