Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, menyoroti ketersediaan energi nasional. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina Rabu kemarin, pemerintah memberikan jaminan bahwa pasokan energi dalam kondisi aman.
Meski demikian, Cornelis menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi realisasi di lapangan guna memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan di tengah meningkatnya kebutuhan energi saat Ramadan.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Cornelis mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram sudah mulai bermunculan. Ia mencatat adanya laporan dari wilayah seperti Menjalin hingga Kapuas Hulu, Kalimantan Barat di mana masyarakat mulai kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.
"Laporan dari masyarakat sudah ada masuk soal kelangkaan, terutama gas 3 kilo. Jatahnya terlihat menurun, sementara penggunaannya sangat luas. Bukan hanya rumah tangga kurang mampu, tapi pelaku UMKM juga menggunakan itu dan memang diperbolehkan. Ini yang mungkin perlu dievaluasi kembali penghitungannya," ujar Cornelis, Jumat (13/2).
Selain BBM dan Gas LPG, Cornelis juga melakukan pengawasan terhadap listrik. Ia meminta pemerintah memastikan stabilitas listrik selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri.
Terkait distribusi energi ke berbagai wilayah Indonesia yang secara geografis cukup menantang, termasuk wilayah yang masih bergantung pada pengiriman dari Pulau Jawa, Cornelis menyebut pihak terkait telah berjanji untuk bekerja maksimal.
Namun, ia mengingatkan adanya variabel yang sulit diprediksi seperti faktor cuaca yang kerap menghambat proses pengiriman lewat jalur laut.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Menanti Pembuktian di Bulan Puasa
Politisi PDI Perjuangan ini berharap janji pemerintah sebagai representasi program Presiden dapat terealisasi dengan baik. Ujian sesungguhnya, menurut Cornelis, akan terlihat saat memasuki bulan puasa nanti.
"Kita lihat nanti saat puasa. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan (oleh pemerintah) benar-benar terwujud sehingga masyarakat tidak merasa sulit. Kami di DPR sudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang berteriak soal kelangkaan ini agar segera ditindaklanjuti," pungkasnya.
