Jakarta, Gesuri.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait potensi kemacetan lalu lintas jelang persidangan kasus dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Permintaan maaf ini dilayangkan menyusul rencana kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang dijadwalkan hadir sebagai saksi.
Kendati demikian, langkah tersebut justru mendapat kritik tajam dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Baca:
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai permintaan maaf PSI hanyalah pemanis bibir belaka.
"Permintaan maaf tersebut hanya lipservice agar terkesan PSI peduli kepentingan rakyat. Padahal, massa yang hadir adalah massa yang secara sengaja dimobilisasi oleh PSI dan relawan Jokowi," ujar Sutrisno melalui keterangan tertulisnya.
Menurut Sutrisno, kehadiran massa pendukung dalam jumlah besar tidak diperlukan mengingat status Jokowi dalam persidangan tersebut hanyalah sebagai saksi, bukan terdakwa. Ia menilai, jika PSI benar-benar memikirkan kenyamanan publik dan warga Jakarta, langkah yang seharusnya diambil adalah melarang kader dan anggotanya turun ke jalan.
"Orang yang layak datang beramai-ramai adalah pendukung Roy Suryo dan Dokter Tifa yang mengaku korban kriminalisasi," tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap Jokowi yang dinilainya tidak memberikan imbauan pelarangan kepada para pendukungnya untuk mendatangi area pengadilan.
Mengingat kapasitas pengamanan resmi yang masih melekat, Sutrisno menilai pengerahan massa di luar prosedur pengamanan negara justru berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Lebih lanjut, Sutrisno melontarkan kritik keras terhadap dinamika relawan pendukung mantan kepala negara tersebut. Ia menyebut Jokowi belum sepenuhnya beradaptasi dengan status pascajabatannya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Sepuluh tahun dikelilingi dan dikerumuni relawan dengan bonus menteri, wakil menteri, direksi, hingga komisaris BUMN, Jokowi belum move on ketika masa jabatan sebagai presiden telah berakhir. Jokowi mengalami post power syndrome, sehingga relawannya masih selalu dikumpulkan," kritik Sutrisno.
Pihaknya menambahkan, alih-alih diarahkan pada gerakan sosial kemanusiaan, perdamaian, atau pelestarian lingkungan, jejaring relawan tersebut dinilai tetap berorientasi pada kekuasaan politik, termasuk bertransformasi menjadi pendukung keluarga inti di lingkaran kekuasaan.
"Maka, baik PSI maupun relawan Jokowi sesungguhnya tidak peduli kepada rakyat Jakarta yang terganggu akibat kedatangan mereka berbondong-bondong ke lokasi PN Jakarta Timur," pungkasnya.
