Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., menyoroti aspek tata kelola keuangan dan pemerataan keadilan energi bagi masyarakat pedesaan.
Mengawali arahannya dalam pertemuan tersebut, legislator senior ini menyampaikan simpati dan salam hangat menyambut bulan puasa.
"Selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya," sapa Cornelis membuka pembicaraan saat Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke PT. PLN UID Jawa Barat, Jumat (20/2).
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Namun, memasuki agenda inti, Cornelis langsung menukik pada aspek akuntabilitas finansial BUMN. Ia meminta transparansi terkait kontribusi PLN UID Jawa Barat terhadap pendapatan negara.
"Jika diskusi sebelumnya menyoal teknis, maka saya akan tanya soal neraca! Berapa keuntungan PLN Jabar? Dan selain itu devidennya ke mana? Ke APBN atau Danantara?" tanyanya kritis, menyoroti pentingnya kejelasan aliran dana BUMN bagi ketahanan ekonomi nasional.
Selain isu makroekonomi, Cornelis juga menaruh perhatian besar pada program Listrik Desa (Lisdes). Ia menggarisbawahi pentingnya eksekusi yang merata agar masyarakat di pelosok benar-benar merasakan kehadiran negara.
"Soal program Listrik Desa kalau bisa masuk ke dalam-dalam desa, jangan hanya ke pusat desa lalu selesai, karena di desa itu ada dusun-dusun," tegasnya.
Berdasarkan paparan yang diterima, ia pun menyoroti progres pelaksanaannya di lapangan.
"Ada 210 lokasi dan 76 yang sudah terealisasi, mudah-mudahan terwujud," harap Cornelis.
Sebagai penutup, Cornelis mengingatkan seluruh jajaran direksi dan manajemen PLN untuk tidak main-main dalam mengawal amanat ketahanan energi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan Asta Cita Presiden. Ia secara khusus mewanti-wanti budaya laporan yang menutupi kenyataan di lapangan.
"Saya sarankan ke Bapak/Ibu yang memegang jabatan penting ini untuk betul-betul melaksanakan program presiden, karena masalah listrik ini merupakan program utama. Jangan sampai Bapak-bapak lapor bagus-bagus saja, beres-beres tahu-tahu tidak beres. Karena targetnya 2029 sudah harus tercapai, Bapak/Ibu dipecatnya nanti," ingatnya tegas.
Ia juga menekankan bahwa DPR RI telah menjalankan fungsinya dalam mendukung anggaran energi, sehingga eksekusi di lapangan tidak boleh terhambat.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
"DPR RI telah memberikan subsidi (listrik) kepada Kementerian ESDM, jangan sampai ini tidak jalan atau tidak dilaksanakan. Tolong sungguh-sungguh, sehingga program presiden ini bisa terwujud, jangan sampai tidak terwujud sebab ini program strategis nasional," urainya.
Menutup penyampaiannya ia memberikan semangat dan motivasi agar berkerja dengan penuh tanggung jawab
"Saya harapkan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga program presiden kita terlaksana," tutup Cornelis memberikan dorongan semangat sekaligus peringatan.
