Makassar, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan keringanan pembayaran pajak bagi hotel-hotel terdampak pandemi virus corona baru atau COVID-19.
Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menyampaikan kebijakan tersebut dikeluarkan lantaran minimnya pengunjung hotel selama penyebaran wabah COVID-19.
Baca: Penanganan Corona, Eko Minta Pemetaan yang Menyeluruh
"Kita tidak bisa pungkiri, hotel tutup karena tidak ada tamu. Ini langkah baru pencegahan COVID-19. Hotel ada 12 yang tutup," katanya di Makassar, Rabu (8/4).
Menurutnya, Pemprov Sulsel paham betul dampak yang diakibatkan dari COVID-19, mengakibatkan ekonomi menurun drastis. Menanggapi hal itu pemerintah memberi kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk diberi keringanan pajak.
Mengenai hal ini, kata Nurdin, ia juga telah menerima usulan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ia menekankan pemerintah terus berupaya agar perekonomian tetap berjalan, tanpa mengganggu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
"Selain itu, misalnya pembayaran air, sudah saya smpaikan ke pak walikota Makassar untuk diberi keringanan," ujarnya.
Nurdin Abdullah mengemukakan terkait kebijakan tersebut harus dikelola dengan baik, sebab menurutnya tidak semua perusahaan mengalami masalah seperti hotel.
"Kalau bagi hotel pasti, karena memang pengunjungnya berkurang. Mereka dibatasi datang dan kegiatan skala besar juga sudah ditiadakan. Tetapi ada perusahaan yang menikmati keuntungan dua kali lipat malahan," katanya.
Baca: Selly Apresiasi Langkah Cepat Mensos Siapkan Paket Bantuan
Nurdin menyampaikan langkah itu diambil setelah melakukan berbagai kajian. Pandemi ini dipastikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun ia berharap dampaknya tidak begitu signifikan.
"Begitu COVID-19 selesai, masalah kita dengan pengangguran yang besar, angka kemiskinan kita akan naik. Makanya, ini harus kita kelola dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang kita ambil," ujarnya.
