Ikuti Kami

Daniel Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi PMK

Perhatian serius pada penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa ratusan sapi di Jawa Timur.

Daniel Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi PMK
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Daniel Rohi.

Surabaya, Gesuri.id – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Daniel Rohi minta pemerintah memberikan perhatian serius pada penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa ratusan sapi di Jawa Timur.

Hal tersebut dikarenakan wabah tersebut makin meluas. Berdasarkan data terakhir sudah ada 4 kabupaten yang terpapar, yakni Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan.

Baca: Mercy Bantu Revitalisasi Tanaman Pala & Cengkeh di MBD

“Saya berharap wabah yang terjadi bisa menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sehingga bisa secara serius turun ke Jatim dan memberi bantuan yang diperlukan,” ucapnya, Selasa (10/5).

Jika terus menyebar, jelas Daniel, maka dampaknya bukan hanya ke peternak, melainkan juga pada ketersediaan daging secara nasional. Sebab, Jawa Timur adalah provinsi pemasok daging sapi terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 43 persen.

“Ini harus dijadikan salah satu masalah nasional karena apa yang terjadi di Jatim akan berdampak pada ketersediaan daging secara nasional,” ungkapnya.

Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menilai perlu adanya langkah pencegahan. Salah satunya dengan menghentikan impor daging baik secara legal maupun ilegal.

“Diduga salah satu sumber dari virus yang terjadi ini dari daging yang datang dari luar negeri,” terangnya.

Kemudian, ditambah dengan adanya alokasi anggaran di Dinas Peternakan Jatim yang khusus untuk antisipasi dan penanganan wabah.

Baca: Gairahkan Petani, Bupati MBD Pacu Harga Cengkeh & Pala

“Kami juga mendorong ke depan supaya ada alokasi anggaran yang memadai yang sifatnya antisipatif, supaya saat terjadi wabah seperti ini sudah tersedia anggaran penanganan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu pun berharap, wabah ini cepat teratasi sebelum Iduladha, sehingga stok daging sapi bisa terkendali dan tidak menimbulkan kenaikan harga pasar.

“Kami DPRD terus memantau dan mendorong pemerintah, secara khusus dinas peternakan untuk bekerja secara maksimal untuk menangani masalah ini,” tegasnya.

Quote