Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, melontarkan kritik keras terhadap rencana impor 105.000 kendaraan niaga jenis pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. Ia menilai kebijakan tersebut kontraproduktif di tengah kondisi industri otomotif nasional yang tengah mengalami pelemahan signifikan dalam dua tahun terakhir.
"Saat ini, industri otomotif kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kok negara mengimpor 105 ribu kendaraan dari India, senilai Rp24,66 triliun," kata Darmadi lewat akun Instagram resminya @darmadidurianto, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menurut Darmadi, keputusan impor tersebut justru menjadi pukulan tambahan bagi industri otomotif dalam negeri yang sedang berjuang bangkit. Ia menyebutkan, dalam dua tahun terakhir penjualan mobil nasional mengalami penurunan hingga 7 persen. Khusus segmen kendaraan niaga, penurunan permintaan bahkan disebutnya terjadi secara signifikan.
Kondisi tersebut, kata dia, semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui belanja dalam negeri, bukan justru membuka keran impor dalam jumlah besar. Apalagi, kemampuan produksi nasional dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Pertanyaan sederhananya, industri otomotif kita mampu memproduksi kendaraan pikap, kenapa harus impor? Dampaknya, tentu saja nyata. Pertama, nilai tambah ekonomi kita minggat ke luar negeri. Karena uang negara tidak berputar di industri di dalam negeri," ungkapnya.
Darmadi menjelaskan, kapasitas produksi kendaraan jenis pikap untuk skala nasional mencapai 7 juta unit per tahun. Dengan kapasitas sebesar itu, pesanan sebanyak 105.000 unit dinilai sangat kecil dan sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
Ia pun menguraikan sejumlah dampak lanjutan apabila kebijakan impor tetap dilakukan. Selain hilangnya nilai tambah ekonomi di dalam negeri, sektor ketenagakerjaan juga akan terdampak secara langsung.
"Kedua, lanjut Darmadi, lapangan kerja domestik dipastikan mengalami tekanan yang cukup hebat. Permintaan atau order besar yang seharusnya untuk menghidupkan industri dalam negeri, malah lepas. Harusnya bisa menghidupi pabrik lokal yang berdampak kepada perputaran ekonomi, menjadi hilang."
Tak hanya itu, Darmadi juga menyoroti efek domino terhadap rantai pasok nasional. Industri komponen, sektor logistik, hingga pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem otomotif disebutnya akan merasakan dampak negatif dari kebijakan tersebut.
"Ketiga, rantai pasok nasional melemah. Industri komponen logistik dan UMKM pendukung, pastilah ikut terdampak. Belanja publik harusnya menjadi penggerak industri dalam negeri, terutama saat seluruh sektor melemah," terangnya.
Ia menegaskan bahwa belanja negara semestinya diarahkan untuk memperkuat fondasi industri nasional, terlebih dalam situasi perlambatan ekonomi global dan domestik. Pemerintah, menurutnya, harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap produk dalam negeri sebagai bentuk komitmen membangun kemandirian ekonomi.
Dia mengingatkan, upaya membangun ekosistem logistik di level pedesaan, haruslah memiliki keberpihakan yang jelas. Yakni mengedepankan perilaku dan komitmen kemandirian. Bukan malah sebaliknya.
"Kemandirian ekonomi tidak mungkin dibangun dari impor barang yang sebetulnya bisa kita produksi," pungkasnya.
