Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mempertanyakan penempatan ASN IKN Nusantara melalui jalur mutasi di Kalimantan Timur.
Deddy menyebut penempatan ini semestinya harus adil dari seluruh Kalimantan bahkan wilayah lainnya di Indonesia.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Di sini, Ibu menyebutkan akan ada rencana rekrutmen dari ASN Kalimantan Timur ya Bu? Kalau saya nggak salah di sini, kenapa hanya Kalimantan Timur? Ah mutasi, iya mutasi kenapa hanya Kalimantan Timur? Paling tidak seluruh Kalimantan Bu," Kata Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4),
Deddy menyebut ASN dari wilayah Kalimantan yang lain mestinya juga diprioritaskan. Deddy mengatakan kinerja ASN wilayah lain patut dipertimbangkan untuk penempatan.
"Lah utangnya sama seluruh Kalimantan kok republik ini, bukan hanya Kalimantan Timur. Why not ASN yang cakep dari Kalimantan yang lain, utara, selatan, barat, tengah, juga bisa dapat kesempatan naik kelas langsung ke IKN di IKN sana. Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain," kata dia.
Deddy ingin Kementerian PAN RB memberdayakan ASN dari seluruh wilayah di Indonesia. Deddy tak ingin pemindahan IKN hanya sebatas formalitas pemindahan perkantoran.
"Dan terutama nanti daerah-daerah timur. Jangan dipindahin dari Jawa semua Bu, tolonglah, kalau mereka belum siap disiapkan, dilatih, diberdayakan, itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Kalau nggak, cuma pindahkan kantor. Jadi tolong itu diperhatikan ya, kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan nggak ada orang yang nggak bisa di-upgrade," tambahnya.
Deddy meminta kesempatan penempatan ASN di IKN dibuka seluas-luasnya. Deddy Sitorus menyebut harus ada rasa keadilan dari pemindahan ibu kota ini.
"Orang dari tentara bisa jadi dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa nggak bisa? Logika saya begitu Bu, jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku itu dulu. Baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," imbuhnya.
