Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki mekanisme yang dapat menyinergikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.
“Saya sudah beberapa bulan lalu mengusulkan ada yang namanya Joint Secretariat Office (Kantor Sekretariat Gabungan) di BNPP. Sehingga BNPP tidak perlu anggaran yang berbeda, tinggal bagaimana menyinergikan anggaran seluruh kementerian ini,” ujar Deddy dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara. Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI mengevaluasi efektivitas tata kelola pembangunan kawasan perbatasan sekaligus membahas berbagai temuan Panja.
Menurut Deddy, pembentukan Joint Secretariat Office menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi koordinasi BNPP. Melalui mekanisme tersebut, sekretaris jenderal dari kementerian terkait dapat bersama-sama menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu tanpa harus membentuk skema anggaran baru.
“Jadi, tidak perlu minta anggaran baru khusus BNPP, khusus dana perbatasan. Tetapi dengan yang diberikan negara melalui APBN itu, bagaimana kita bisa mengambil itu untuk kemudian kita geser dulu ke daerah perbatasan,” beber Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Deddy menegaskan bahwa penguatan BNPP tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga memerlukan dukungan politik dari pemerintah. Ia menilai BNPP perlu memperoleh mandat koordinasi yang lebih kuat agar mampu menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan.
“Saya mendorong Pak Menteri menyampaikan kepada Presiden agar Kemendagri dan BNPP diberi mandat yang lebih kuat. Jangan hanya bicara soal politik, wilayah, atau administrasi, tetapi juga manusianya, supaya ruang koordinasi pembangunan kawasan perbatasan benar-benar konkret,” pungkasnya.
Menurut Deddy, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berlangsung lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
