Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, SE., MM, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang digelar di Kota Cirebon, Rabu (2/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Diah hadir bersama Anggota DPRD Kota Cirebon Sarifudin Liek, jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, tokoh masyarakat, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), serta perwakilan instansi pemerintahan setempat.
“Ketahanan keluarga adalah pondasi dari ketahanan sosial. Jika keluarga kuat, maka masyarakat pun akan kokoh. Perda ini adalah payung hukum yang harus kita manfaatkan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya,” ujar Diah.
Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil sekaligus paling fundamental dalam struktur sosial, sehingga penguatan ketahanan keluarga adalah langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang tangguh.
Diah menjelaskan, Perda No. 9 Tahun 2014 merupakan instrumen strategis untuk membentuk keluarga yang mandiri, produktif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk urbanisasi, teknologi, dan disrupsi sosial.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha harus bersinergi untuk memastikan nilai-nilai ketahanan keluarga tertanam dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Diah juga menyampaikan bahwa Perda ini mengatur berbagai indikator ketahanan keluarga, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan antaranggota, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.
Ia menekankan bahwa peran dalam membangun ketahanan keluarga tidak hanya berada di pundak ibu rumah tangga, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama semua anggota keluarga, termasuk ayah, anak, hingga kakek-nenek.
“Perda ini mendorong setiap keluarga untuk memiliki rencana kehidupan, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga dalam membina hubungan antaranggota yang sehat dan saling mendukung,” ujarnya.
Diah menyatakan optimisme bahwa implementasi Perda ini secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas hidup warga Jawa Barat. Ia meyakini, keluarga yang kuat akan melahirkan generasi muda yang unggul, produktif, dan siap menjadi agen perubahan.
Selain itu, Diah juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cirebon yang dinilainya aktif menyosialisasikan nilai-nilai ketahanan keluarga.
“Ketahanan keluarga bukan sekadar jargon, tetapi sebuah kebutuhan nyata yang harus diwujudkan bersama. Dengan Perda ini, kita memiliki pijakan hukum dan arah kebijakan yang jelas. Tinggal bagaimana kita bergerak bersama untuk menjadikannya nyata,” pungkasnya.
