Surabaya, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jatim, Diana Amaliyah Verawatiningsih meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat revisi kebijakan impor sampah, terutama sampah kertas.
Diana menilai, langkah ini perlu kembali diambil untuk menghindari penyusupan sampah plastik pada setiap transaksi.
Baca: Daryatmo Serahkan Bantuan 35 Motor Bak Sampah
"Saya menyerukan agar Gubernur mendesak kembali pemerintah melakukan revisi pengetatan kebijakan impor sampah," tegasnya.
"Kementrian terkait harus ada nota bersama terkait impor kertas bekas karena ternyata ada sampah plastik yang jadi ikutan di dalamnya," terang Diana.
"Lembaga surveyor impornya juga harus lebih tegas. Jika barang yg dikirim tidak sesuai nota, ya harus ada sangsi tegas. Kalau perlu kembalikan ke negara asal," tambah perempuan yang akrab disapa Diana Sasa ini.
Diana menegaskan, dalam permasalahan ini pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan korporasi. Pasalnya, sampah kertas yang disusupi plastik itu memiliki banyak efek negatif. Salah satunya, masalah pencemaran udara.
Baca: Ini Langkah Kongkret Mahayastra Atasi Sampah di Gianyar
"Jangan kita mengutamakan kepentingan kapital industri tapi mengorbankan kepentingan hidup rakyat. Kebijakan kita dalam mendukung sektor industri selayaknya juga tidak mengabaikan aspek hajat hidup orang banyak, termasuk keberlangsungan lingkungan untuk hidup dengan layak, tanah sehat udara sehat," tegas Sasa.
"Karena terus menerus terpapar asap pekat warna hitam dari pabrik tahu yang pakai limbah sampah plastik impor, 80 persen warga sekitar terkena ISPA, khususnya perempuan," terang Diana
