Jakarta, Gesuri.id – Komisi XI DPR RI mendorong penguatan alokasi anggaran untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah ini dinilai strategis di tengah makin kompleksnya tugas pemerintah dalam mengawal program prioritas nasional.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, dalam Rapat Kerja bersama Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Sekjen BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik mengapresiasi kinerja BPKP yang dinilai sangat efektif. Menurutnya, kontribusi BPKP dalam menyelamatkan keuangan negara jauh melampaui besaran anggaran yang dialokasikan untuk lembaga tersebut.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
"Melihat teori anggaran dan kinerja, capaian ini layak diapresiasi. Dengan anggaran terbatas, BPKP mampu memberikan manfaat besar bagi keuangan negara. Artinya, indikator kinerja melampaui target," ujar Didik.
Namun, ia mengingatkan tantangan BPKP ke depan akan semakin berat. Lembaga ini harus mengawal berbagai program strategis baru, seperti pengembangan koperasi desa, program Sekolah Rakyat, hingga tata kelola sumber daya alam dan penertiban kawasan hutan.
Oleh karena itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini meminta anggaran manajemen pengawasan dan kapasitas SDM BPKP ditingkatkan. Didik juga mengusulkan agar Komisi XI menggelar rapat evaluasi berkala setiap 4–6 bulan sekali, bukan hanya saat membahas anggaran.
Selain BPKP, Didik juga menyoroti minimnya anggaran LKPP yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab besar mereka dalam mengelola sistem pengadaan barang dan jasa nasional.
Padahal, LKPP memegang peran krusial dalam transparansi, efisiensi belanja negara, dan pelibatan UMKM.
"Jangan sampai tugasnya besar, tetapi kapasitasnya terbatas karena keterbatasan anggaran," tegas Didik.
Baca: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
Didik membeberkan sejumlah persoalan yang masih membayangi sistem pengadaan saat ini, mulai dari:
- Perbedaan harga pada katalog elektronik (e-katalog).
- Volume pengadaan yang tidak sesuai di lapangan.
- Celah-celah potong kompas yang memicu inefisiensi.
Ia menegaskan, penguatan sistem digital dan integrasi data di LKPP sudah mendesak. Di sisi lain, porsi keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah wajib diperbesar agar dampak belanja negara langsung dirasakan masyarakat bawah.
Sebagai penutup, Didik menyatakan Komisi XI siap mendukung peningkatan anggaran BPKP dan LKPP, dengan catatan anggaran tersebut berdampak langsung pada kualitas pengawasan, tata kelola, dan pelayanan publik.
