Jakarta, Gesuri.id — Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan ruang aman di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.
Maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan berbasis agama dinilai harus menjadi prioritas evaluasi kinerja pemerintah ke depan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menjelang Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Sinergitas dengan Kementerian PPPA harus kita dorong secara terus-menerus. Bagaimanapun juga, ruang aman menjadi hak mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak kita di lembaga pendidikan," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selly mengungkapkan, meskipun koordinasi antar-lembaga pada dasarnya berjalan cukup baik, masih terdapat sejumlah kendala krusial di tubuh Kemenag yang memerlukan penanganan serius dan pembenahan mendasar.
Selain isu kekerasan, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kesejahteraan guru madrasah serta efektivitas penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) agar benar-benar tepat sasaran.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Kerja sama kita dengan mitra seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Haji sejauh ini berjalan baik. Namun, ada hambatan di Kemenag—terutama terkait isu guru madrasah, penyaluran PIP, dan maraknya kekerasan di pendidikan keagamaan. Ini jadi sorotan tajam Komisi VIII dan wajib dievaluasi total," tegas Selly.
Melalui penguatan fungsi pengawasan ini, Komisi VIII DPR RI berharap Kemenag dan KPPPA dapat bergerak lebih responsif dan kolaboratif demi menjamin perlindungan menyeluruh, baik di ruang publik maupun di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
