Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi petani Bangka Selatan yang tengah menghadapi krisis irigasi dan sumber air sawah dengan menemui Kementerian Pertanian.
Didit menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab moral DPRD dalam memperjuangkan nasib petani yang selama ini terancam gagal panen akibat menurunnya debit air irigasi di beberapa desa, seperti Pergam, Serdang, Rias, dan Fajar Indah.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Kami datang langsung ke pusat untuk memastikan aspirasi petani benar-benar sampai dan mendapat tindak lanjut konkret. Ini bukan sekadar masalah teknis irigasi, tapi menyangkut keberlangsungan hidup para petani dan ketahanan pangan Bangka Belitung,” tegas Didit.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kondisi sawah masyarakat memburuk akibat rusaknya daerah resapan air serta aktivitas perambahan yang mengganggu aliran irigasi. Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kalau irigasi tidak segera direhabilitasi, dampaknya bukan hanya pada panen, tapi juga pada ekonomi masyarakat desa. Kami ingin pemerintah pusat turun dan melihat langsung kondisi di lapangan,” ujarnya.
Didit menjelaskan, DPRD Babel tak datang hanya membawa keluhan, melainkan juga data dan hasil kajian teknis dari Dinas Pertanian mengenai kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi serta perlindungan daerah tangkapan air.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
"Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan pendekatan solusi, bukan janji. Pemerintah daerah sudah berbuat, kini saatnya pemerintah pusat memberi perhatian serius,” katanya.
Selain persoalan irigasi, Didit juga menyoroti lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan di Bangka Belitung yang seharusnya dapat membantu masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
