Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Sri Gusjaya meminta perusahaan kelapa sawit di Babel membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari para petani dengan harga yang layak untuk membantu para petani.
"Banyak aduan petani tentang ini karena perusahaan selalu membeli TBS mereka dengan harga murah," kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Sabtu.
DPRD Babel akan mengundang seluruh pabrik kelapa sawit se-Bangka Belitung ini untuk mempertemukan para pengusaha dan petani agar semua keluhan mereka didengar langsung oleh perusahaan dan pabrik kelapa sawit.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
"Harga TBS ini ditetapkan bersama, bukan pemerintah saja tetapi juga perwakilan-perwakilan dari perusahaan tersebut, namun kita akan tindaklanjuti keluhan mereka karena petani sawit adalah penyumbang pergerakan ekonomi di Babel," ujarnya.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode pertama 1–15 April 2026 itu harga tertinggi Rp3.783 per kilogram dan terendah Rp3.088 per kilogram.
Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Bangka, Ismail mengatakan ada perbedaan antara harga antara di wilayah Bangka dan Belitung, meskipun menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sama sebagai dasar penetapan harga dan ini seharusnya dijelaskan secara transparan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
"Harga CPO saat ini berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun aneh harga TBS yang diterima petani justru tidak lebih dari Rp3.000, jadi pertanyaan besar kami saat harga CPO naik seharusnya harga TBS juga ikut naik bukan malah turun," kata Ismail.
Ismail mengatakan para petani juga merasa heran karena turunnya harga TBS ini terjadi setelah momen lebaran Idul Fitri, dimana saat aktivitas ekonomi sedang tinggi-tingginya dan pemerintah daerah seharusnya hadir memberi solusi dan kebijakan yang pro petani.
"Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel ini kami mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar lebih tegas menetapkan harga TBS dan CPO untuk memperjuangkan hak petani," ujarnya.
