Jakarta, Gesuri.id — Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Penguatan ini dinilai mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) memiliki kemampuan fiskal yang memadai, terutama untuk menjamin penghasilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti masih banyaknya guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji tidak layak akibat terbatasnya anggaran daerah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"PR besar kita saat ini adalah gaji PPPK paruh waktu yang masih banyak di bawah Rp1 juta karena bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah," ujar My Esti saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut mendesak pemerintah agar tidak memotong anggaran TKD sektor pendidikan. Sebaliknya, alokasi tersebut harus ditingkatkan agar Pemda mampu menjalankan kewajibannya secara optimal.
"Kalau TKD pendidikannya tidak ditambahkan, daerah tidak akan pernah mampu menyelesaikan PR-PR yang ada," tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
My Esti menjelaskan bahwa penguatan TKD pendidikan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan guru, tetapi juga untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di daerah, seperti:
- Pemenuhan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.
- Pemerataan akses dan pembiayaan operasional pendidikan di daerah terpencil.
- Peningkatan kualitas fasilitas penunjang belajar-mengajar.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Komisi X DPR menekankan bahwa pemenuhan gaji guru yang layak harus direncanakan secara pasti sejak awal penyusunan anggaran, bukan mengandalkan kemungkinan adanya dana tambahan di tengah jalan.
"Kita minta pemerintah tahun ini sudah menyiapkan anggaran secara pasti dari awal untuk gaji yang memadai bagi para guru. Jangan lagi menggunakan kalimat 'semoga ada'," cetusnya.
Ia menegaskan bahwa besarnya porsi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 harus memberikan dampak nyata. Kebijakan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan nasional.
