Jakarta, Gesuri.id - DPR RI berharap pemerintah tetap melanjutkan rencana penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) pada tahun 2019 ini karena penggabungan kedua segmen tersebut akan menghindarkan negara dari kebocoran penerimaan cukai.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia di Jakarta, Senin (11/2) menyatakan penggabungan SKM dan SPM akan memaksimalkan penerimaan negara dari cukai.
Baca: Faida: Pelayanan Bea Cukai yang Baik Perkuat Jaringan Usaha
Selain itu, penggabungan ini juga akan menghentikan praktek penghindaran pajak pabrikan rokok asing besar yang saat ini masih menikmati tarif cukai murah sehingga kebijakan tersebut juga akan melindungi pabrikan rokok kecil dari persaingan harga dengan pabrikan asing besar.
"Salah satu isi dari PMK 146/2017 adalah penggabungan batas produksi untuk SKM dan SPM. Ini (penggabungan) tentunya akan menciptakan persaingan yang lebih sehat di mana pabrikan kecil tidak perlu bersaing dengan pabrikan besar asing," kata Indah.
Dalam PMK 146/2017, dijabarkan rencana pengurangan jumlah tarif cukai dari 10 layer menuju 8 layer di tahun 2019. Selain itu, terdapat juga ketentuan untuk menggabungkan jumlah produksi SKM dan SPM apabila diproduksi oleh perusahaan yang sama.
Dia menjelaskan bahwa setiap pabrik rokok yang memproduksi rokok mesin jenis SKM, SPM atau gabungan keduanya dengan jumlah lebih dari 3 miliar batang, maka perusahaan tersebut wajib membayar tarif cukai tertinggi di setiap jenisnya.
Baca: Perlu Dikaji Kembali Simplifikasi Tarif Cukai Rokok
Hal ini bertujuan untuk menutup kesempatan perusahaan besar memanfaatkan celah batasan produksi untuk membayar cukai lebih rendah.
Kenyataannya sampai saat ini, beberapa pabrikan asing besar masih dapat menikmati cukai murah untuk jenis rokok yang diproduksi meskipun secara total sudah memproduksi rokok buatan mesin lebih dari 3 miliar batang.
