Jakarta, Gesuri.id - DPR RI bersama Kementerian Pertanian masih mencari solusi terbaik terkait dengan masalah pupuk bersubsidi.
"Untuk pertanian, yang jelas kita masih belum sepakat terkait dengan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap masyarakat," kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan H. Sunarna di Jakarta, Rabu (12/2).
Baca: Banyak Penyelewengan Pupuk Subsidi di Majalengka
Menurut dia, hal itu disebabkan adanya penurunan yang begitu besar dalam alokasi dana untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 7,15 juta ton atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton dan tahun 2018 yang mencapai 9,55 juta ton.
"Yang masih diributkan oleh kami adalah masalah jumlah subsidi dari Permentan Nomor 01 Tahun 2020. Ini antara DPR dan pemerintah masih dibicarakan bagaimana mencari solusi terbaik. Kita akan mencari titik solusi yang terbaik terkait dengan subsisi pupuk," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Tengah (Banyumas-Cilacap).
Ia mengakui jika selama ini luasan lahan pertanian selalu berkurang setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan audit.
Oleh karena itu, Kementerian Pertanian untuk memperjelas dan memperbaiki data luasan lahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa.
Menurut dia, luasan lahan pertanian tersebut bisa dipetakan dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) ataupun satelit.
Baca: Ganjar Sigap Atasi Keluhan Petani Soal Alokasi Pupuk Subsidi
Dengan demikian, lanjut dia, bisa diketahui lahan yang benar-benar lahan sawah ataukah hanya pekarangan serta lahan yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan industri.
"Jadi, peta tata ruang ini penting dalam rangka memberikan akurasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi," tegas dia yang pernah menjadi Bupati Klaten selama dua periode.
