Ikuti Kami

DPRD Babel Siap Akomodir Anggaran Tambahan untuk Disnaker

Hal ini guna menuntaskan permasalahan dialami oleh para pekerja yang belum terselesaikan dengan baik.

DPRD Babel Siap Akomodir Anggaran Tambahan untuk Disnaker
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

Pangkalpinang, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya memastikan akan mengakomodir anggaran tambahan pengawasan untuk Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Babel sebesar Rp300 juta, guna menuntaskan permasalahan dialami oleh para pekerja yang belum terselesaikan dengan baik.

"Banyak permasalahan buruh yang tidak terselesaikan. Saat kita tinjau apa kendalanya, bukan dinas yang tak menyelesaikan tetapi dana penunjang kegiatan pengawasannya tidak ada sama sekali," kata Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Selasa (27/8).

Baca: DPRD Gorut Minta Pemda Percepat Penyaluran Air Bersih

Ia mengatakan, Disnaker Provinsi Kepulauan Babel telah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, namun masih terkendala karena minimnya anggaran untuk pengawasan, yang hanya sebesar Rp50 juta per tahun.

Oleh karena itu, DPRD akan mengakomodir permintaan penambahan anggaran untuk pengawasan Disnaker menjadi sebesar Rp300 juta. Penambahan anggaran tersebut dinilai penting dan menjadi prioritas DPRD Babel.

"Mereka kita beri ruang dengan minta 300 juta dan akan kita akomodir. Kita lihat gimana nanti hasil kerjanya setelah DPRD back up. Jangan sampai mereka telah memberi kewajiban tapi hak mereka tidak terpenuhi, kasihan juga, maka ini tugas dari pada tenaga kerja," ujarnya.

Selain itu, permasalahan lain yang menjadi keluh kesah dari para pekerja dan pengusaha, yakni terlalu banyaknya pengawasan dari dinas-dinas lainnya.

"Kita minta ada revisi Perda dari eksekutif, agar cukup di dinas tenaga kerja yang melakukan pengawasan. Jadi tidak perlu semua dinas melakukan pengawasan, karena ini menjadi keluh kesah pengusaha juga," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Babel ini.

Baca: PDI Perjuangan Bertekad Menangkan Pilwalkot Tomohon

Selain itu, Disnaker juga harus segera menyampaikan data terkait jumlah pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka yang belum terdaftar dapat terakomodir.

"Kita minta Disnaker segera menyampaikan ke DPRD, berapa persen tenaga kerja di Babel yang memiliki BPJS tenaga kerja oleh perusahaan, karena kita belum dapat informasi. Kasihan ini jangan kita biarkan, agar nanti bisa kita back up," ujarnya.

Quote