Semarang, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tahun 2018. Persetujuan LKPj tersebut diputuskan melalui sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, Rabu (24/4).
Dalam paparannya, Rukma menerangkan LKPj Gubernur tahun 2018 telah diterima legislatif. Namun, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur terkait LKPj 2018 itu.
Baca: Ganjar Dorong Masyarakat Hidupkan Kembali Siskamling
“Dengan rekomendasi yang disampaikan ini, semoga ke depan dalam penyusunan anggaran akan semakin baik lagi,” katanya.
Rukma menerangkan, sejumlah rekomendasi yang diberikan, di antaranya mengenai format kelengkapan laporan serta indikator-indikator pelaksanaan substansi program. Menurutnya, hampir semua indikator pelaksanaan program sudah dilaksanakan dengan baik pada 2018 lalu.
“Namun masih ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau belum sempurna. Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti pada tahun depan,” tukasnya.
Selain itu, DPRD juga memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program di tahun mendatang. Sejumlah titik prioritas disampaikan kepada gubernur untuk diimplementasikan dalam program kerja, seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pengangguran, investasi dan sebagainya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih atas diterimanya LKPj tahun 2018. Sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan dewan, akan dijadikan bahan evaluasi.
“Saya mencatat tadi ada 25 rekomendasi yang sifatnya sektoral maupun kewilayahan. Tentu saja rekomendasi ini sangat baik dan menjadi bahan kami untuk memperbaiki nanti dalam politik anggaran berikutnya di 2020,” ucapnya.
Dengan rekomendasi itu, lanjut gubernur, perencanaan Pemprov Jateng tahun 2020 akan semakin baik. Harapanya, masukan dari anggota dewan tersebut membuat e-planning dan e-budgeting Pemprov Jateng semakin sempurna.
Baca: Dengan Pakaian Adat, Ganjar Ambil Rapor Anak
Selain itu, Ganjar juga mengapresiasi usulan titik-titik prioritas pembangunan dari legislatif. Ia mencatat, ada dua titik prioritas yang disampaikan anggota dewan, yakni yang bersifat sektoral dan kewilayahan.
“Misalnya soal kemiskinan, banyak daerah yang masih miskin, sehingga perlu diprioritaskan untuk program dan bantuan-bantuan ke daerah itu. Sementara di sektoral tadi ada usulan peningkatan investasi, pertanian, olahraga. Usulan-usulan ini nanti akan kami masukkan dalam e-planning dan e-budgeting sesuai proporsionalnya,” bebernya.
