Balikpapan, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan H. Baba menyampaikan kritik keras terhadap alokasi anggaran daerah tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja (Renja) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Senin (15/12/2025), yang membahas Program Prioritas 2026 serta Rancangan Rencana Kerja 2027.
“Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi bagian utama dari arah pembangunan Kaltim ke depan,” kata H. Baba.
Dalam rapat tersebut, H. Baba menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat. Ia menuntut DLH dan BPBD untuk lebih progresif dalam menyusun program serta memperkuat sinergi lintas sektor.
“Sekaligus memastikan sosialisasi penanggulangan bencana telah dilakukan secara menyeluruh ke seluruh OPD,” tegasnya.
Sorotan Komisi IV diperkuat oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, yang mengingatkan bahwa degradasi lingkungan di Kalimantan Timur telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Ia menyinggung deforestasi seluas 44 ribu hektare sepanjang 2025 akibat aktivitas tambang dan perkebunan sawit yang berpotensi memicu bencana ekologis seperti yang pernah terjadi di Pulau Sumatera.
"Perencanaan seharusnya berbasis kebutuhan dan tingkat risiko, bukan sekadar menyesuaikan pagu anggaran. Jangan sampai anggaran 2026 menjadi cermin yang keliru untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya,” ucap Darlis.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mempertanyakan kesiapan konkret BPBD Kaltim dalam menghadapi potensi bencana. Ia menilai porsi anggaran penanggulangan bencana saat ini masih jauh dari ideal, padahal Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis yang tinggi.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa perbaikan kebijakan anggaran menjadi hal mendesak agar risiko bencana dan kerusakan lingkungan dapat ditekan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
