Mataram, Gesuri.id - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi mengkritik keputusan Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah yang meniadakan upacara bendera peringatan HUT ke 60 Provinsi NTB.
"Saya menilai keputusan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakilnya meniadakan upacara bendera dalam setiap peringatan HUT NTB yang jatuh pada 17 Desember seperti telah melupakan sejarah," ujarnya menanggapi kebijakan tersebut di Mataram, Senin (17/12).
Baca: Hak Asasi Manusia dan Relevansinya Dalam Era Milenial
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meniadakan upacara bendera HUT ke-60 Provinsi NTB yang biasanya dilaksanakan setiap 17 Desember diganti dengan kegiatan bersih sungai yang melibatkan seluruh karyawan lingkup pempprov dan karyawan Pemkot Mataram.
"Upacara dalam setiap HUT suatu daerah itu seperti sebuah simbol, sama halnya kita memperingati upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita laksanakan setiap 17 Agustus," kata Ruslan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB.
Ruslan mengatakan mestinya gubernur memahami ada makna yang tersirat maupun tersurat dari pelaksananaan upacara bendera, tidak sekedar sebagai acara rutin semata atau kegiatan seremonial. Namun lebih dari itu, ada wujud dari semangat nasionalisme yang muncul dari karakter positif generasi muda NTB tentang daerahnya.
"Jangan hanya melihat upacara bendera itu sebagai sebuah kegiatan seremonial atau hanya sekedar gagah-gagahan, tetapi yang perlu dipahami adalah nilai-nilai sejarah tentang kelahiran NTB dan rasa cita kita terhadap berdirinya provinsi ini, sehingga generasi muda kita juga bisa tahu apa yang telah diperjuangkan para pendahulunya dalam merintis berdiri daerah ini," ucap Ruslan.
Untuk itu, menurut Ruslan, gubernur tidak boleh mengikuti seleranya sendiri, karena bagaimanapun juga peringatan HUT NTB yang ditandai dengan upacara bendera merupakan sesuatu yang sangat disakralkan.
"Seharusnya kegiatan seperti bersih sungai, touring kendaraan dan bhakti sosial itu hanya menjadi bagian dari HUT bukan justru menjadi acara puncak peringatan hari jadi NTB," katanya.
Baca: Manuver Pindah Kubu Prabowo Wajar Karena Kalah Telak
Dia mengatakan upacara bendera ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan generasi muda yang tangguh, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.
Selain pembentukan karakter nasionalisme, kata dia, uapcara tersebut untuk menenamkan nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan dan penghormatan kepada para pemimpin.
"Pemimpin sepatutnya dihormati tidak hanya dalam sikap hormat ketika upacara saja, lebih dari itu menghormati dan menghargai pemimpinnya dengan penghormatan yang tulus," katanya.
Upacara bendera juga membentuk sikap disiplin, kesetiaan, ketundukan kepada para pemimpinnya dengan tunduk semata-mata karena aturan dan hukum yang benar," sambungnya.
Karena itu, ia berharap gubernur dan wakilnya tidak meremehkan pelaksanaan upacara pada HUT NTB.
"Jadi kita tidak bisa bertindak seperti sebelum menjadi gubernur. Tapi bertindaklah sebagai pemenang. Karena jabatan itu merupakan jabatan publik. Karena ada hak protokoler yang melekat, sehingga upacara bendera itu harus dijalankan, jangan justru ditiadakan," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Generasi Muda Nadlatul Ulama (FKGMNU) Suaeb Qury menilai peniadaan upacara bendera di HUT NTB merupakan tindakan konyol dan seolah-olah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh para pendiri NTB.
Baca: Pemprov Sulut Siapkan 1.000 Hektare Lahan untuk KEK Likupang
"Apa salahnya tradisi upacara ini dilaksanakan. Toh juga tidak menghabiskan biaya, ketimbang acara serimonial NTB ekspos tecnopark dan NTB Ekspo, student beasiaswa di Episentrum Mall, belum lagi masyarakat diajak makan-makan tanpa makna apa-apa hanya menampung aspirasi tanpa solusi," sesalnya.
Menurut dia, mestinya Gubernu Zulkieflimansyah sebagai politisi harus menunjukkan sikap yang mencintai tradisi daerahnya. Bukan malah menunjukkan kepentingan pribadi, seperti menjual mahasiswa NTB untuk baesiswa ke luar negeri. Justru seharusnya diperkuat keberadaan kampus dalam negeri.
"Di HUT NTB yang ke 60 ini juga tidak ada kado istimewah, apa sih yang bilang wou dari program 100 harinya," katanya.
