Tarakan, Gesuri.id - Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan fraksi PDI Perjuangan, Edi Patanan mengungkap keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa guru honorer di Tarakan tidak menerima insentif dari bantuan keuangan (Bankeu) yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Demikian dikatakan Edi Patanan usai memimpin rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Edi, meskipun ada landasan hukum yang membolehkan pemberian insentif guru melalui skema Bankeu, kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemprov Kaltara.
“Itu kebijakan dari pemerintah provinsi, mungkin karena keterbatasan anggaran sehingga insentif guru memang enggak ada,” ujarnya, dikutip dari fokusborneo.co, Rabu (3/9).
Dalam penjelasannya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, Edi menyebutkan adanya kenaikan dana sebesar Rp21 miliar. Kenaikan ini bersumber dari transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltara
