Surabaya, Gesuri.id – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya semakin meluas.
Hasil pemeriksaan terhadap dua pengemudi truk pengangkut sampah yang tertangkap tangan mengungkap 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik pengalihan solar subsidi tersebut.
Kasus yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun itu kini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar dugaan penyimpangan tersebut diusut secara menyeluruh dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Eri mengatakan, praktik penyalahgunaan solar subsidi itu diduga telah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia pun mengapresiasi langkah Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, beserta jajarannya yang berhasil mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Eri, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik penyimpangan. Ia menegaskan bahwa fasilitas dan anggaran negara, termasuk BBM bersubsidi, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengungkapkan, pemeriksaan terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan menghasilkan informasi mengenai 11 nama lainnya. Berdasarkan pengakuan awal, praktik pengalihan solar tersebut diduga tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan sejumlah pihak.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Fikser menjelaskan, modus yang digunakan adalah memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon. BBM bersubsidi tersebut kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain.
Solar yang disalahgunakan merupakan alokasi BBM subsidi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan informasi awal yang diterima DLH, solar tersebut diduga dipasarkan kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel, seperti mesin penyedot air.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” jelasnya.
Dari pengakuan dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar yang dialihkan. Namun, Fikser menduga keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut bisa lebih besar sehingga masih diperlukan pendalaman lebih lanjut.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
DLH Surabaya telah melimpahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Sejumlah pihak juga mulai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya.
Fikser menyebut, perkara tersebut diarahkan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merupakan fasilitas negara.
Selain proses hukum, DLH Surabaya juga mengusulkan pemberian sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Fikser, pemberhentian pegawai PPPK harus melalui prosedur administrasi dan pemeriksaan kepegawaian. Saat ini, kedua pegawai tersebut telah menjalani pemeriksaan di badan kepegawaian dan juga dipanggil dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” paparnya.
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, DLH Surabaya mulai memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan solar pada seluruh armada operasional pengangkut sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasang perangkat Global Positioning System (GPS) untuk memantau jarak tempuh kendaraan.
Melalui sistem tersebut, kebutuhan solar setiap kendaraan dapat dihitung berdasarkan jarak perjalanan, rute operasional, dan jumlah ritasi pengangkutan sampah.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Fikser menyebutkan, DLH Surabaya saat ini memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA mendapatkan alokasi solar bersubsidi.
Kebutuhan BBM setiap kendaraan tidak sama karena bergantung pada jarak tempuh dan intensitas perjalanan. Dengan penerapan sistem pemantauan GPS, DLH berupaya memastikan penggunaan solar sesuai kebutuhan riil operasional di lapangan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
Pemkot Surabaya berharap pengawasan yang lebih ketat serta penanganan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut dapat memperbaiki tata kelola penggunaan BBM bersubsidi sekaligus mencegah terulangnya praktik serupa di lingkungan pemerintahan.
