Kotabaru, Gesuri.id — Penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, mendesak untuk segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ancaman abrasi tidak hanya menggerus garis pantai, tetapi juga berisiko merusak permukiman warga, fasilitas umum, hingga sumber air bersih.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Upaya tersebut dapat dimulai dengan peninjauan langsung ke lapangan serta pemetaan titik-titik abrasi yang paling parah.
"Jangan menunggu sampai kerusakan semakin luas dan fasilitas masyarakat terdampak. Pemerintah perlu hadir, melihat kondisi di lapangan, lalu menetapkan langkah penanganan yang jelas," ujar Bang Dhin.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi agar berkoordinasi erat dengan instansi teknis guna menyiapkan penanganan secara bertahap.
Langkah awal yang diperlukan mencakup identifikasi tingkat kerusakan, analisis potensi dampak terhadap warga dan fasilitas umum, serta penentuan lokasi prioritas.
Baca: Berita kumpulan ganjar pranowo hari ini
Selain itu, Bang Dhin menekankan pentingnya kajian teknis dalam menentukan bentuk perlindungan pantai yang sesuai dengan karakteristik setiap kawasan. Struktur pelindung, seperti pemecah gelombang atau konstruksi kaki gajah, dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil kajian agar penanganan tepat sasaran dan tidak memicu abrasi di wilayah lain.
"Penanganannya harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kondisi pesisir dan kebutuhan warga. Jangan hanya bersifat sementara; perlu ada rencana perlindungan pantai yang berkelanjutan," tambahnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat di Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka dapat segera ditindaklanjuti melalui sinergi lintas pemerintahan demi menjaga keselamatan warga, keutuhan fasilitas umum, serta keberlanjutan sumber air bersih.
