Yogyakata, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap untuk merespons aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung pada 10–11 November 2026 di Yogyakarta.
Aksi yang semula berjalan sebagai penyampaian aspirasi tersebut diketahui berakhir ricuh di sejumlah titik, mulai dari kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam proses pengamanan aksi, pihak kepolisian mengamankan 154 orang yang di antaranya merupakan mahasiswa dan anak di bawah umur.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, menyatakan bahwa ketertiban dan kedamaian tidak boleh dibangun dengan membungkam suara rakyat. Menurutnya, stabilitas daerah harus tumbuh melalui penghormatan terhadap hukum, ruang dialog, keadilan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
"Demokrasi harus dijaga, aspirasi rakyat harus dihormati, dan Yogyakarta harus tetap damai. Ini penting dijalankan bersama," ujar Yuni dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam rilis resminya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menjabarkan tujuh poin sikap utama:
1. Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum
Yuni menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib berlandaskan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
2. Menolak Tindakan Represif dan Kekuatan Berlebih
Fraksi PDI Perjuangan menolak segala bentuk tindakan represif dalam pengamanan massa. "Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Kami menyesalkan adanya dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih, serta mendukung penuh penelusuran yang dilakukan oleh Komnas HAM," kata Yuni.
3. Menghormati Otonomi Akademik Kampus
Fraksi PDI Perjuangan mengecam segala bentuk penindakan di lingkungan maupun akses masuk kampus, termasuk penggunaan gas air mata di sekitar area pendidikan. Meski mencatat adanya bantahan dari pihak kepolisian terkait dugaan aparat memasuki area kampus,
Yuni mendorong adanya penjelasan terbuka dan penelusuran objektif agar tidak memicu keraguan publik. "Kampus harus dihormati sebagai ruang akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan pendapat," tegasnya.
4. Membuka Ruang Kritik yang Konstruktif
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, menekankan bahwa demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara bertanggung jawab.
"Kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman," ujarnya.
5. Menolak Kekerasan dan Perusakan Fasilitas Umum
Di sisi lain, Yan Kurnia juga menyayangkan dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun perusakan fasilitas umum oleh pihak mana pun, termasuk insiden yang terjadi di kawasan DPRD DIY.
"Aspirasi yang disampaikan secara damai harus dijaga agar tidak ditunggangi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mencederai tujuan perjuangan itu sendiri," tutur Yan.
Baca:Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
6. Evaluasi Pengamanan dan Transparansi Proses Hukum
Terkait langkah penegakan hukum, Fraksi PDI Perjuangan mendesak kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas prosedur pengamanan aksi dan menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, dan aparat keamanan juga didorong untuk memfasilitasi dialog bermakna dengan elemen masyarakat.
"Status hukum seluruh orang yang diamankan harus dijelaskan secara transparan, hak pendampingan hukum dipenuhi, mereka yang tidak terbukti terlibat segera dibebaskan, serta diberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur," kata Yan.
7. Komitmen Menjaga Yogyakarta Tetap Damai
Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aparat keamanan, dan penyelenggara pemerintahan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah.
"Kami mendukung terwujudnya Yogyakarta yang aman, demokratis, dan bebas dari tindakan anarkisme, dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi," pungkasnya.
