Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menerangkan bahwa pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konstitusional untuk mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional ke depan.
Hal tersebut disampaikan Cornelis menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Cornelis, pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, merupakan tindak lanjut atas penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027, disertai sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Cornelis menilai optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, menurutnya, target tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa, termasuk tantangan di sektor energi dan minyak serta gas bumi (migas).
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Cornelis.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah potensi penurunan produksi migas nasional yang dapat berdampak terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara. Menurutnya, sektor migas masih menjadi salah satu penopang penting Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional.
Karena itu, Cornelis mendukung pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang mendorong pemerintah untuk segera mengantisipasi penurunan produksi migas melalui perluasan ruang investasi eksplorasi, percepatan pengembangan lapangan migas baru, serta pemanfaatan teknologi yang lebih maju dan efisien di sektor hulu migas.
“Migas merupakan salah satu kontributor penting bagi PNBP nasional. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan energi harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan nasional dan sejalan dengan cita-cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cornelis menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap agenda pemerintah. Sebaliknya, pandangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengimbangan dalam sistem demokrasi guna memastikan setiap kebijakan negara berjalan pada jalur yang tepat.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
“Pandangan Fraksi PDI Perjuangan bertujuan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan arah pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada angka-angka pertumbuhan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi dinamika global yang semakin kompleks,” katanya.
Menutup keterangannya, Cornelis berharap optimisme yang disampaikan pemerintah dalam KEM-PPKF 2027 dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, berbasis kondisi riil, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin agar optimisme yang disampaikan pemerintah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, berbasis kondisi riil, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tutup Cornelis.
