Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Sektor pendidikan tinggi dinilai membutuhkan intervensi serius dari pemerintah guna mendongkrak kualitas perguruan tinggi, dosen, hingga mahasiswa.
Hal tersebut ditegaskan Esti saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Diktisaintek di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Menurutnya, tantangan di sektor pendidikan tinggi terus meningkat, namun alokasi dana yang tersedia saat ini masih jauh dari kata memadai.
"Kementerian Diktisaintek harus berani menyuarakan ini agar pemerintah memberikan anggaran yang jauh lebih besar daripada saat ini. Selama ini, terkesan tidak punya keberanian untuk mengajukan, padahal negara harus hadir," ujar Esti.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, minimnya dorongan kuat dari internal kementerian memicu asumsi keliru bahwa kebutuhan dana kampus sudah terpenuhi lewat skema yang ada. Padahal, mandat konstitusi yang mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan harusnya dioptimalkan demi pemerataan layanan di perguruan tinggi.
Selain anggaran kelembagaan, legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini mengkritik mandeknya besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Esti membeberkan fakta di lapangan bahwa nilai bantuan yang terlalu rendah memaksa sejumlah kampus unggulan menolak program tersebut karena harus menanggung defisit biaya operasional mahasiswa.
"Bicara KIP Kuliah, nilainya tidak pernah naik. Bahkan ada kampus-kampus unggul yang menolak. Mengapa? Karena besaran KIP terlalu rendah sehingga kampus harus tombok, dan tidak ada yang menggantikan biaya itu," jelasnya.
Kritik tajam juga diarahkan Esti terkait ketimpangan akses pendidikan di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), khususnya di Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ia menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya hadir memperkuat fasilitas lokal, sehingga mahasiswa daerah masih harus bermigrasi ke kota besar untuk mencari kualitas.
"Kalau bicara Papua, kita (pemerintah) belum hadir. Yang hadir justru kampus swasta. Namun, jika swasta tidak dibantu oleh pemerintah pusat, mereka akan terengah-engah," tegas Esti.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Sebagai gambaran ketimpangan alokasi, pemerintah mengucurkan anggaran pendidikan total sebesar Rp769,09 triliun dalam APBN 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025.
Namun, dari jumlah jumbo tersebut, Kemdiktisaintek hanya mengelola dana sekitar Rp61,87 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan Rp56,68 triliun. Sisa anggaran jumbo lainnya tersebar di kementerian/lembaga lain serta transfer ke daerah.
Melalui momentum perencanaan anggaran 2027 ini, Esti berharap Kemdiktisaintek tidak lagi pasif dan mampu berdiplomasi lebih kuat dengan pemerintah pusat demi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.
